Pengelola Kewalahan, Tunggakan Ratusan Penghuni Rusun Jatinegara Barat Sampai Puluhan Juta

"Yang nunggak di atas 20 bulan kami juga enggak bisa apa-apa selain memanggil penghuninya

Pengelola Kewalahan, Tunggakan Ratusan Penghuni Rusun Jatinegara Barat Sampai Puluhan Juta
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Tampak Rusun Jatinegara Barat di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (22/7/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Jatinegara Barat, Dwiyanti Chotifah mengaku tak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan penghuni Rusun Jatinegara Barat yang menunggak iuran sewa.

Pun tunggakan penghuni yang 90 persen di antaranya merupakan warga Kampung Pulo, Jatinegara terdampak proyek pelebaran Sungai Ciliwung pada tahun 2015 lalu itu mencapai puluhan juta rupiah.

"Namanya juga warga relokasi, mungkin dia sudah enggak ada lagi penghasilannya ketika pindah ke rusun. Di sana (Kampung Pulo) kan enggak bayar, sekarang bayar," kata Dwiyanti di Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (22/7/2019).

Dia menuturkan kerap memanggil penghuni Rusun yang tunggakannya sudah melebihi 20 bulan sebagai peringatan agar lekas membayar.

Namun upaya peringatan hingga 3 kali disertai tanda penyegelan depan pintu unit penghuni tak seketika membuat penghuni menuntaskan kewajiban.

"Yang nunggak di atas 20 bulan kami juga enggak bisa apa-apa selain memanggil penghuninya. Apabila kami melihat kemampuannya bagus, usianya masih produktif. Harus kami kejar terus. Harus ada progres pembayaran meski sedikit," ujarnya.

Meski terpampang tanda disegel, penghuni Rusun Jatinegara Barat yang terprogram atau warga Kampung Pulo terdampak relokasi tetap dapat menghuni unit kamar.

Dwiyanti menyebut iuran bagi penghuni Rusun terprogram yang harus dibayar sebesar Rp 300 ribu per bulan, sementara iuran bagi warga biasa Rp 460 ribu per bulan.

Namun sejumlah warga terprogram seolah merasa tak seharusnya mereka tinggal di Rusun Jatinegara Barat dan membayar karena terdampak relokasi.

"Karena secara logika mereka menilai tidak seharusnya tinggal di rusun. Ini karena terpaksa saja sejak relokasi. Jadi kami tidak bisa melakukan itu," tuturnya.

Selain tanda penyegelan dan menempel kertas informasi berisi daftar penghuni yang menunggak lengkap dengan rincian lama dan besar tunggakan.

Dwiyanti mengatakan pihaknya sudah berupaya memfasilitasi penghuni Rusun dengan pembekalan ketrampilan dan memfasilitasi berdagang di kantin lantai 1 dan 2.

Pasalnya kebanyakan penghuni yang menunggak merupakan buruh serabutan dengan penghasilan tak menentu yang sebelumnya tak harus membayar untuk tempat tinggalnya.

"Agar ada penghasilannya. Meski bayar hanya Rp 100 ribu misalnya per bulan, paling tidak ada progres, jadi tunggakannya tidak menumpuk," lanjut Dwiyanti.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved