Sidang 4 Pengamen Korban Salah Tangkap di PN Jakarta Selatan Kembali Ditunda

Persidangan empat pengamen korban salah tangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kembali ditunda.

Sidang 4 Pengamen Korban Salah Tangkap di PN Jakarta Selatan Kembali Ditunda
Tribunjakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas
Suasana sidang empat korban salah tangkap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (22/7/2019). 

Setelah merasakan dinginnya di balik jeruji besi selama tiga tahun, tepatnya tahun 2016, mereka dibebaskan dan dinyatakan tak bersalah.

Mahkamah Agung memutuskan kliennya tidak bersalah melalui putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016.

"Di Mahkamah Agung, putusannya menyatakan membebaskan keempat anak kecil ini. Nah kami memberitahu mereka, ketika putusannya bebas maka ada hak mereka yang bisa dituntut ganti kerugian. Dan udah ada mekanismenya dari PP 92 Tahun 2015," ujar Okky.

Sidang Empat Pengamen yang Jadi Korban Salah Tangkap Ditunda

Dua pengamen yang merupakan korban salah tangkap melapor ke PN Jaksel pada Rabu (17/7/2019).
Dua pengamen yang merupakan korban salah tangkap melapor ke PN Jaksel pada Rabu (17/7/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/SATRIO SARWO TRENGGINAS)

Sidang kasus empat pengamen yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak Kepolisian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, ditunda.

Penundaan sidang lantaran kurangnya kelengkapan surat yang dibawa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selaku pihak pemohon.

Majelis Hakim, Elfian menunda hingga kelengkapan surat dari LBH lengkap.

"Jadi sidang ditunda ke Senin, 22 Juli pada pukul 09.00 WIB," ujar Kuasa Hukum LBH, Oky Wiratama Siagian, pada Rabu (17/7/2019).

Oky menuturkan, keempat korban itu bisa melayangkan gugatan ganti rugi lantaran selama tiga tahun berada di balik jeruji besi.

"Klien kami dinyatakan tak bersalah di tingkat putusan MA. Maka ada hak mengganti kerugian. Klien kami selama ini jadi tidak sekolah, dan mata pencahariannya tidak bisa didapatkan selama di penjara," ungkapnya.

Oky menambahkan, total kerugian kliennya mencapai ratusan juta, baik materil maupun imateril.

"Kalau ditotal empat orang ini sekira Rp 70p juta. Ada materil dan imateril. Kerugian materil itu berupa penghasilan, kalau imateril itu berupa penyiksaan. Klien kami mengaku mengalami penyiksaan saat ditahan di Polda," lanjutnya.

Perhitungan imateril, terang Oky, merupakan kerugian fisik yang diterima para korban.

"Waktu mereka disiksa menyebabkan luka-luka. Kita menghitungnya berdasarkan kerugian apa yang menimbulkan, seperti kepala korban yang bermasalah," ujarnya.

Seperti yang diwartakan sebelumnya, Empat pengamen korban salah tangkap menuntut ganti rugi kepada Polda Metro Jaya dengan menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu.

Empat pengamen yang salah tangkap saat itu, masih berusia belasan tahun, Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), dan Pau (16).

Mereka beralasan semenjak dinyatakan tak bersalah pada tahun 2016 silam, belum mendapatkan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan polisi.

Kasus salah tangkap itu berawal pada tahun 2013, mereka berempat dinyatakan bersalah oleh kepolisian lantaran melakukan pembunuhan antar pengamen lain dengan motif berebut lapak pengamen di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kasus mereka kemudian dibawa menuju meja hijau.

Menurut Kuasa Hukum korban dari LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, Mahkamah Agung memutuskan keempat korban tidak bersalah melalui putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016.

"Di Mahkamah Agung, putusannya menyatakan membebaskan keempat anak kecil ini. Nah, kami memberitahu kepada mereka, ketika putusannya bebas maka ada hak mereka yang bisa dituntut ganti kerugian. Dan udah ada mekanismenya dari PP 92 tahun 2015," ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (17/7/2019).

Oky melanjutkan keempat anak ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi itu.

"Mereka enggak bersalah, sebenarnya mereka bisa kerja akhirnya gara-gara saya dipidana, enggak kerja kan, ini yang dituntut," tandasnya.

Pengakuan Pengamen Salah Tangkap di Cipulir yang Diputuskan Bebas oleh MA

Fikri (23) merupakan satu di antara empat korban salah tangkap yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya.

Pada tahun 2013, ia beserta ketiga temannya dituduh membunuh sesama pengamen anak bermotif berebut lapak pengamen di pinggir kali Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Keempat pengamen itu mengaku mendapat kekerasan fisik semasa berada dalam tahanan kepolisian untuk mengakui kesalahan yang tidak diperbuatnya.

Peristiwa itu bermula saat Fikri menemukan jasad pria terbujur kaku dengan luka di sejumlah bagian tubuh saat pagi hari.

"Itu kejadiannya di bawah kolong jembatan. Jam 6 an pagi. kemudian saya melihat kok ada orang saya pikir orang gila. Pas dilihat bareng anak-anak, jasad itu sudah berlumuran darah," cerita Fikri kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (17/7/2019).

Fikri, yang pertama kali menemukan jasad itu kemudian melaporkan kepada pihak satpam.

"Saya enggak kenal sama jasad itu, kemudian saya lapor ke satpam. Dari satpam lapor ke polisi. Polisinya minta tolong ke saya buat jadi saksi ke Polda," akunya.

Di sekitar lokasi kejadian, terdapat barang bukti sejumlah senjata tajam.

"Ada golok yang ketinggalan. Waktu polisi cari di kali ada lagi nemu senjata," terangnya.

Saat digiring ke Polda, Fikri mengaku mendapatkan intimidasi.

Kuasa Hukum keempat pengamen itu, Oky Wiratama Siagian mengatakan usai mendekam selama tiga tahun, korban bisa menuntut hak-hak ganti rugi yang akan didapatkannya.

"Kami memberitahu kepada mereka, ketika putusannya bebas, maka ada hak mereka yang bisa dituntut ganti kerugian. Udah ada mekanismenya dari PP 92 tahun 2015," katanya.

Bagi Fikri dan ketiga temannya, mereka kehilangan waktu selama tiga tahun untuk hidup lantaran mendekam di penjara.

"Saya kan tukang parkir, ngerasa rugi lah. Aturan saya bisa usaha. Jadinya tertahan sampai saya jalani tiga tahun di penjara. Kalau saya kumpulin uang kan sudah lumayan bisa dagang," ujar Fikri.

Keempat pengamen anak salah tangkap saat itu, Fikri (17), Fatahilah (12), Ucok (13), dan Pau (16) dibebaskan pada tahun 2016.

Mereka kemudian dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016.

Total keseluruhan ganti rugi materil maupun imateril yang diderita keempat korban itu mencapai Rp 700 juta.

4 Pengamen Belasan Tahun Tuntut Ganti Rugi karena Jadi Korban Salah Tangkap di Cipulir

Empat pengamen korban salah tangkap menuntut ganti rugi kepada Polda Metro Jaya dengan menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu.

Empat pengamen yang salah tangkap saat itu, masih berusia belasan tahun, Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13), dan Pau (16).

Mereka beralasan semenjak dinyatakan tak bersalah pada tahun 2016 silam, belum mendapatkan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan polisi.

Mereka pun menuntut ganti rugi berupa materil senilai Rp 165 juta untuk masing-masing korban.

Kasus salah tangkap itu berawal pada tahun 2013, mereka berempat dinyatakan bersalah oleh kepolisian lantaran melakukan pembunuhan antar pengamen lain dengan motif berebut lapak pengamen di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Padahal, bukti-bukti di lapangan saat itu tidak bisa dibuktikan oleh pihak polisi.

Keempat pengamen itu, dipaksa mengaku dengan cara disiksa semasa berada di dalam tahanan kepolisian.

Sehingga mereka harus mendekam di balik jeruji besi di Tangerang.

Akan tetapi, kemudian terbukti di persidangan bahwa korban yang tewas bukanlah pengamen, dan mereka bukan pembunuh korban.

Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kasus mereka kemudian dibawa menuju meja hijau.

Lowongan Kerja BUMN PT Antam untuk Lulusan S1, Dibuka hingga 23 Juli 2019

17 Wakil Indonesia Bertarung di Japan Open 2019 Besok: Ini Daftar dan Lawan Wakil Merah Putih

PT Autochem Industry Punya Promo Potongan Harga Oli Motor Khusus di GIIAS 2019

Ungkap Suami Minta Kado Ulang Tahun Berhenti Narkoba, Tangis Nunung Pecah: Maafin Saya Yang

Harga Cabai di Pasar Baru Bekasi Masih Rp 75 Ribu Per Kilogram

Menurut Kuasa Hukum korban dari LBH Jakarta, Oky Wiratama Siagian, Mahkamah Agung memutuskan keempat korban tidak bersalah melalui putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016.

"Di Mahkamah Agung, putusannya menyatakan membebaskan keempat anak kecil ini. Nah, kami memberitahu kepada mereka, ketika putusannya bebas maka ada hak mereka yang bisa dituntut ganti kerugian. Dan udah ada mekanismenya dari PP 92 tahun 2015," ujarnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (17/7/2019).

Oky melanjutkan keempat anak ini berhak untuk mendapatkan ganti rugi itu.

"Mereka enggak bersalah, sebenarnya mereka bisa kerja akhirnya gara-gara saya dipidana, enggak kerja kan, ini yang dituntut," ujarnya.

Penulis: Satrio Sarwo Trengginas
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved