Walikota Tangerang Belum Bisa Berikan IMB Politeknik Kemenkumham, Ini Penjelasannya

Alasannya karena terhalang oleh belum keluar rekomendasi UU RTRW oleh Provinsi Banten untuk Kota Tangerang.

Walikota Tangerang Belum Bisa Berikan IMB Politeknik Kemenkumham, Ini Penjelasannya
TribunJakarta/Ega Alfreda
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah saat menghadiri acara Anugrah Banten Maju di Intermark BSD, Tangerang Selatan, Selasa (23/7/2019) malam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Gedung perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi milik Kementerian Hukum dan HAM yang baru diresmikan beberapa waktu lalu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Gedung tersebut diresmikan secara langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly bersebelahan persis dengan Gedung Pemerintahan Kota Tangerang.

Namun, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, mengatakan sejak peletakan batu pertama hingga peresmian sampai detik ini belum bisa memberikan IMB pada gedung itu.

Alasannya karena terhalang oleh belum keluar rekomendasi UU RTRW oleh Provinsi Banten untuk Kota Tangerang.

"Dari awal semangatnya memang akan memberikan. Kan kita terkendala tidak bisa memberikan, karena ada administrasi yang belum bisa kita selesaikan, yaitu RTRW. Selama RTRW ini belum disahkan, kita nggak bisa ngeluarin. Cuma Itu kendalanya," jelas Arief R Wismansyah di Intermark BSD, Selasa (23/7/2019) malam.

Ia terus meyakinkan selama rekomendasi RTRW dari Provinsi Banten belum keluar maka keadaan tidak akan pernah berubah alias jalan di tempat.

Bikin Macet, 7 Pak Ogah di Duren Sawit Diamankan

Usai Berseteru, Kemenkumham Sepakat Hibahkan Gedung MUI dan Mal Pelayanan Publik ke Pemkot Tangerang

Selama Weekend di Bulan Juli, Taman Legenda Tawarkan Promo Serba Rp 100 Ribu

Menurutnya tim kecil yang ia bentuk untuk mengurus polemik lahan tersebut sedang mendata lahan mana saja yang harus terfasilitasi secara RTRW.

Lantaran, urusan tata kota baru bisa diurus lima tahun sekali sehingga, bila ada bangunan yang terlewati untuk difasilitasi wajib menunggu lima tahun lagi.

"Saya bilang di rapat tadi, pak mau kapan nih, satu minggu, dua minggu, bahkan saya mengatakan, saya pengen kalau bisa kita dapat rekomendasi dari provinsi minggu ini karena kita hari Kamis nanti itu sudah mengagendakan rapat Tim Koordinasi Perencana Tata Ruang Daerah untuk bisa mengakomodir keinginan Kemenkumham," terang Arief.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved