Warga Tanah Galian Demo di Istana Presiden Tuntut Ganti Rugi Lahan Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

Puluhan warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur menggelar aksi demo di depan Istana Presiden.

Warga Tanah Galian Demo di Istana Presiden Tuntut Ganti Rugi Lahan Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Aksi demo di depan Istana Presiden yang dilalukan oleh puluhan warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (24/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Puluhan warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur menggelar aksi demo di depan Istana Presiden.

Dalam orasinya, mereka menuntut keadilan soal ganti rugi pembebasan lahan terdampak proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Pasalnya, warga kecewa lantaran tidak pernah diajak bermusyawarah oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku pelaksana proyek dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal nilai ganti rugi.

"Jadi mereka pernah berjanji kepada kami bahwa kami bisa pindah dari sana dengan senyum, beli rumah pasti bisa, dan tidak ada kekurangan apapun," ucap Boksan Hutajulu, koordinator aksi, Rabu (24/7/2019).

Aksi demo di depan Istana Presiden yang dilalukan oleh puluhan warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (24/7/2019).
Aksi demo di depan Istana Presiden yang dilalukan oleh puluhan warga Tanah Galian, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (24/7/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Namun, janji tersebut ternyata tidak ditepati oleh PT PSBI dan BPN, dimana melalui tim appraisal atau penafsir harga, mereka telah menentukan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan warga.

"Bulan Mei kemarin kami diundang oleh PSBI untuk mengetahui nilai ini dari tim appraisal. Awalnya kami senang, tapi ternyata disana haraganya tidak sesuai," ujarnya.

Ia menjelaskan, harga tersebut tidak sesuai lantaran tim appraisal hanya memperhitungan nilai bangunan saja.

Sedangkan, harga tanah yang dimiliki oleh warga tidak diperhitungan oleh tim tersebut.

"Contohnya, bangunan seluas 120 meter persegi hanya dibayar oleh mereka sebesar Rp 68 juta saja," kata dia.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved