Pileg 2019

Caleg Gerindra Duga Adanya Pemalsuan Formulir C1 Dilakukan KPU Bangkalan

Kuasa Hukum Caleg Gerindra Nizar Zahro, R Arif Sulaiman menduga adanya pemalsuan formulir C1 Pileg 2019 yang dilakukan KPU dan Bawaslu Bangkalan.

Caleg Gerindra Duga Adanya Pemalsuan Formulir C1 Dilakukan KPU Bangkalan
Tribunnews
Ilustrasi Pemilu 2019 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Caleg Gerindra Nizar Zahro, R Arif Sulaiman menduga adanya pemalsuan formulir C1 Pileg 2019 yang dilakukan KPU dan Bawaslu Bangkalan.

Arief meyakini terjadi pemalsuan data suara kliennya setelah melakukan inzage atau pemeriksaan alat bukti milik KUPD dan Bawaslu Bangkalan atas izin majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 23-24 Juli 2019.

"Sangat mengejutkan, banyak kejanggalan dan ketidakcocokan C1 dari KPUD Bangkalan yang menggunakan hologram dan Bawaslu menggunakan C1 salinan tidak sama dengan C1 milik klien kami selaku Pemohon," kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2019).

Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro
Ketua DPP Gerindra Nizar Zahro (Dpr.go.id)

Menurut Arief, hal merugikan caleg Gerindra nomor urut 1 di Dapil Jatim XI.

Dia bahkan sedang mempertimbangkan menempuh jalur hukum dengan mempidanakan KPUD dan Bawaslu Bangkalan atas dugaan pemalsuan tersebut.

"Kami tidak segan-segan untuk mempidanakan KPUD dan Bawaslu Bangkalan atas dugaan pemalsuan C1. Anehnya lagi C1 berhologram yang digunakan oleh KPUD Bangkalan dan C1 salinan Bawaslu Bangkalan tidak sama dengan Situng di Website KPU yang telah mencapai 100 persen," ungkap Arief.

Menurutnya, setelah membandingkan data C1 yang dikeluarkan KPUD, salinan dari Bawaslu Bangkalan, C1 yang ditayangkan di Situng KPU dengan C1 asli milik pemohon yang dihimpun dari banyak TPS di kecematan - kecamatan Kabupaten Bangkalan. Kemudian berdasarkan jawaban Bawaslu dalam sidang di MK, ditemukan banyak ketidakcocokan.

"Ditemukan banyak ketidakcocokan antara perolehan C1 hologram KPU dan C1 salinan Bawaslu dengan C1 yang telah diupload di Situng oleh KPU. Itu sangat merugikan klien kami Moh Nizar Zahro. Kami menduga baik KPUD dan Bawaslu melakukan manipulatif dan terlihat saat penyajian bukti C1 hologram dan C1 salinan di dalam alat buktinya," jelas Arief.

Pihaknya berharap agar MK sebagai lembaga yang independen sesuai visinya mewujudkan Negara Hukum Indonesia, yang juga berfungsi sebagai the guardian of the democracy, the protector of the citizenis constitutional right (pelindung hak konstitusional warga negara), untuk memutus perkara ini berdasarkan keadilan substantif, demi menjawaban krisis ketidakpercayaan masyarakat akan hukum dan lembaga peradilan di negeri ini

Respon KPU Bangkalan

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin Merespon Serius Ancaman Pidana Kubu Politisi Gerindra Nizar Zahro Soal Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen C1.
Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin Merespon Serius Ancaman Pidana Kubu Politisi Gerindra Nizar Zahro Soal Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen C1. (TRIBUNMADURA/AHMAD FAISOL)
Halaman
123
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved