Pemilu 2019

Hakim Vonis Bebas PPK Cilincing dan Koja Kasus Penghilangan Suara, JPU Tempuh Upaya Hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus bebas 10 PPK Koja dan Cilincing terdakwa kasus penghilangan suara

Hakim Vonis Bebas PPK Cilincing dan Koja Kasus Penghilangan Suara, JPU Tempuh Upaya Hukum
ISTIMEWA
Sidang putusan 10 PPK Koja dan Cilincing di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (24/7/2019). 

"Mereka memang melakukan pelanggaran administrasi. Namun majelis hakim malah mengabaikan fakta ini dan menganggap tidak terbukti semua unsur hanya karena tiadanya salinan C1 hologram," ucap Fedrik. 

Ketua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara, Benny Sabdo menghormati putusan majelis hakim.

Putusan hakim mestinya merefleksikan asas pemilu yang jurdil. Menurutnya, saat ini putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.

"JPU masih memiliki waktu untuk melakukan upaya hukum. Tim Sentra Gakkumdu masih menunggu hasil kajian hukum JPU. Saya sudah melaporkan perihal ini kepada Pimpinan Bawaslu RI dan Bawaslu DKI, prinsipnya mendukung sikap JPU," kata Benny.

Perkara ini berawal laporan Caleg DPRD DKI dari Partai Demokrat yakni H. Sulkarnain dan Caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra M. Iqbal Maulana tentang adanya manipulasi suara. Berdasarkan laporan, Sentra Gakkumdu langsung melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Fedrik Adhar membacakan surat dakwaan perkara tindak pidana Pemilu dalam Pileg 2019 terhadap 10 anggota PPK Koja dan Cilincing, Selasa (16/7/2019), di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

JPU Fedrik membacakan dakwaan itu di depan Ketua Majelis Hakim, Ramses Pasaribu.

Dalam dakwaannya, Fedrik menyatakan 10 anggota PPK itu telah melanggar Pasal 532 dan Pasal 505 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ingin Berobat Sakit Bisul di Paha, Gadis SMA Ini Justru Disetubuhi Dukun Cabul Hingga 15 Kali

Operasi Gelambir Aria Permana Selesai: 6 Dokter Spesialis, 1 Kg Lemak dan Kulit Diangkat

Persib Bandung Vs Bali United: Maung Bandung Hadapi 3 Mantan Hebat, Peluang Menang Tipis?

"Pasal 532 berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000," ucap Fedrik.

Selanjutnya, mengutip Pasal 505, Fedrik menjelaskan bahwa Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000.

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved