Ini Alasan Kemenkeu Harus Bayar Ganti Rugi kepada 4 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap

Kasus sebelumnya, yang menjerat dua pengamen Andro dan Nurdin telah mendapatkan ganti rugi dari Kemenkeu didasar atas Peraturan Pemerintah

Ini Alasan Kemenkeu Harus Bayar Ganti Rugi kepada 4 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap
TribunJakarta/Satrio Sarwo Trengginas
Kuasa hukum LBH, Okky Wiratama Siagian di PN Jaksel pada Kamis (25/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU- Kuasa Hukum keempat pengamen korban salah tangkap Cipulir, Okky Wiratama Siagian menjelaskan alasan Kementerian Keuangan RI harus memenuhi tuntutan ganti rugi.

Menurutnya, keempat pengamen berhak mendapatkan uang ganti rugi mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) 92 Tahun 2015.

"Itu sudah mekanisme yang ada di dalam PP 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP yang memandatkan Kementerian Keuangan yang memberikan ganti rugi," ujarnya kepada wartawan pada Kamis (25/7/2019).

Kasus sebelumnya, yang menjerat dua pengamen Andro dan Nurdin telah mendapatkan ganti rugi dari Kemenkeu didasar atas Peraturan Pemerintah tersebut.

"Kasus sebelumnya, juga kita menggunakan PP 92 dan sudah diberikan ganti ruginya," bebernya.

Itu pun, lanjut Okky, kedua korban salah tangkap mendapatkan ganti rugi tak sesuai dengan tuntutan aslinya yang mencapai Rp 1 miliar.

"Enggak sesuai sih memang, hakim memutus hanya sebagian. Sebagian itu dapatnya Rp 36 juta seorang," ungkapnya.

Sidang sebelumnya, Kementerian Keuangan menolak dalil pemohon yang menuntut ganti rugi.

Sebab, menurut pihak Kemenkeu, pekerjaan pengamen dilarang sesuai perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Hasil Japan Open: Gregoria Angkat Koper, Jonatan Christie Susul 3 Wakil Lainnya ke Perempat Final

Nasib Nenek Atih, Kena Gusur Lahan PUPR di Bekasi dan Kebingungan Cari Tempat Tinggal

Persib Bandung Vs Bali United: Maung Bandung Hadapi 3 Mantan Hebat, Peluang Menang Tipis?

Apabila melanggar aturan tersebut, pelaku bisa diganjar ancaman pidana kurungan penjara 10 tahun dan paling lama 60 hari atau denda Rp 100 ribu dan paling banyak Rp 20 juta.

"Pengamen secara tegas dan jelas tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan di DKI Jakarta," ujar Daryono selaku kuasa hukum dari Kementerian di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (23/7/2019).

Selain itu, lanjut Daryono, ganti rugi yang diajukan pemohon dapat membebani keuangan Negara.

Penulis: Satrio Sarwo Trengginas
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved