PTUN Cabut SK Gubernur Soal Reklamasi, Pemprov DKI Jakarta Berencana Ajukan Banding

"Sikap kami tidak berubah, kami akan terus dan akan menggunakan jalur hukum untuk menghentikan reklamasi," ucapnya

PTUN Cabut SK Gubernur Soal Reklamasi, Pemprov DKI Jakarta Berencana Ajukan Banding
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan GOR Rorotan, Cilincing, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, CILINCING - Pemprov DKI Jakarta berencana mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah sekaligus mencabut SK Gubernur tentang pencabutan izin reklamasi.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

"Sikap kami tidak berubah, kami akan terus dan akan menggunakan jalur hukum untuk menghentikan reklamasi," ucapnya, Senin (29/7/2019).

Meski demikian, Anies menyebut, pihaknya akan tetap menghormati seluruh keputusan dari PTUN dan menunggu salinan putusan sebrlum mengajukan banding.

"Kami menghormati keputusan dari pengadilan, tapi intinya kami tidak akan mundur," ujarnya.

"Kami akan terus melawan pengembang yang berenca melanjutkan reklmasi," tambahnya.

Gubernur Anies Baswedan Ingin Gelar Upacara 17 Agustus di Pulau Reklamasi

Sebelumnya, PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah sekaligus membatalkan SK Gubernur terkait pembatalan izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PT Taman Harapan Indah.

PTUN Jakarta sendiri memutus perkara nomor 24/G/2019/PTUN.JKT itu pada 9 Juli 2019.

PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

PTUN juga mewajibkan Anies selaku tergugat untuk mencabut SK terkait pembatalan izin reklamasi Pulau H itu.

Kemudian, PTUN mewajibkan Anies memproses izin perpanjangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 sesuai peraturan yang berlaku.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved