Digugat Karena Cabut Izin Reklamasi Pulau I, Pengacara Pemprov DKI Sebut Ada Cacat Substansi

Pertama, dia menyebut gugatan yang dilayangkan tak sesuai karena sudah kadaluarsa atau lewat dari batas waktu sejak Anies mencabut izin reklamasi.

Digugat Karena Cabut Izin Reklamasi Pulau I, Pengacara Pemprov DKI Sebut Ada Cacat Substansi
TribunJakarta/Bima Putra
Pengacara Pemprov DKI Jakarta, Denny Indrayana di PTUN, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG - Pemprov DKI Jakarta melalui kantor hukum Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) menyampaikan keberatan atau eksepsi atas gugatan PT Jaladri Kartika Pakci.

Pengacara tergugat, Denny Indrayana mengatakan kliennya digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena Gubernur DKI Anies Baswedan mencabut SK Gubernur tentang pencabutan izin reklamasi pulau I.

Ada tiga poin yang disampaikan pihaknya atas gugatan PT Jaladri Kartika Pakci kepada majelis hakim PTUN dalam sidang beraagendakan eksepsi.

Pertama, dia menyebut gugatan yang dilayangkan tak sesuai karena sudah kadaluarsa atau lewat dari batas waktu sejak Anies mencabut izin reklamasi.

"Berdasarkan UU ada batas waktu mengajukan keberatan, penggugat baru memasukkan gugatan tanggal 27 Mei 2019," kata Denny di PTUN, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2019).

Menurutnya PT Jaladri Kartika Pakci baru mengajukan gugatan ke PTUN pada tanggal 27 Mei 2019, sementara Anies mencabut Keputusan Gubernur tentang izin reklamasi pada September 2018.

Denny menuturkan gugatan yang diajukan PT Jaladri Kartika Pakci lewat dari 90 hari sejak SK keluar sehingga salah secara hukum.

"Mereka bilang kalau mereka tidak tahu, tidak tahu kalau sudah dicabut. Kita punya bukti-bukti kalau mereka tahu lebih awal. Ada bukti-bukti yang kita sampaikan di persidangan," ujarnya.

Poin kedua yakni secara UU Administrasi Pemerintahan No 30 tahun 2014 Anies sebagai Gubernur berwenang mencabut SK Gubernur.

Denny menyebut Anies memiliki pertimbangan dalam mencakup SK Gubernur tentang izin reklamasi dan telah melalui prosedur yang berlaku.

"Tentu Pemprov DKI Jakarta punya alasan-alasan yang lain untuk melakukan pencabutan itu. Bicara prosedur, bahwa prosedur untuk mencabut itu sudah dilalui," ujarnya.

Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Beberkah Dahsyatnya Diplomasi Haji, Ini Penjelasannya

Arafah Pura-pura Pingsan Setelah Makan Jengkol, Celetukan dan Tertawaan Ayu Ting Ting Ramai Hujatan

Thailand Open 2019: Terungkap Alasan Ahsan/Hendra Kalah dari Nonunggulan, Kento Momota Putuskan WO

Terakhir atau poin ketiga yakni adanya cacat substansi dalam gugatan PT Jaladri Kartika Pakci karena sudah mengantongi izin membangun tapi tak dilakukan.

Sebelum SK Gubernur tentang izin reklamasi dicabut, Denny mengatakan perusahaan yang berafiliasi dari Agung Podomoro Group itu belum melakukan pembangunan sama sekali.

"Kalau dari segi hukum yang kami sampaikan itu namanya cacat substansi. Cacat substansi itu kewajiban yang ada dalam SK tidak dilaksanakan. Ini Pulau I enggak dibangun," tuturnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved