Serahkan 21 Lulusan IPDN ke Pemprov DKI, Kemendagri Sebut Bagian Program Revolusi Mental

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Sebanyak 21 orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diserahterimakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin mengatakan, para lulusan IPDN yang ditempatkan di Pemprov DKI Jakarta ini berasal dari berbagai daerah.

"Jadi alumni IPDN ini bagian dari program revolusi mental, program dari Nawacita pemerintah. Untuk itu, alumni IPDN ini tidak dikembalikan ke daerah asalnya," ucapnya, Rabu (31/7/2019).

Ia menjelaskan, sebelum ditempatkan di Pemprov DKI Jakarta, sebanyak 21 orang lulusan IPDN ini telah setahun magang di sejumlah Pemda di seluruh Indonesia.

"Sebelum ditempatkan, mereka satu tahun magang dulu di seluruh Pemda di Indonesia. Setelah sudah ada pengalaman, mereka baru ditempatkan," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan assesment terhadap 21 orang lulusan IPDN angkatan XXV ini selama 30 hari untuk mengetahui potensi yang mereka miliki.

"Bilamana sudah tepat, baru kami tempatkan di SKPD yang sesuai latar belakang potensi atau bisa langsung ke Kota Administratif," kata Chaidir.

Ia pun mengingatkan kepada 21 orang lulusan IPDN ini untuk selalu mengingat pesan dari pejabat pembina kepegawaian soal 4C.

"Huruf C pertama itu communication. Jadi, lakukan komunikasi yang sifatnya satu arah karena PNS ada atasan dan ada bawahan," ucapnya.

• Kisah Penjaga Menara Pintu Air Manggarai: Kerap Bergelut dengan Mistis dan Bisa Usir Makhluk Halus

• BREAKING NEWS - Terdakwa Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Divonis Hukuman Mati

Kemudian, huruf C kedua adalah critical. Dimana setiap PNS harus berpikir kreatif dan kritis kepada orang lain serta harus memberikan solusi, bukan hanya menjatuhkan.

"Ketiga adalah Creative, artinya PNS dituntut memiliki terobosan inovasi terbaru untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kami digaji dan dibiayai oleh rakyat," ujarnya.

Huruf C yang terakhir adalah Collaborative, artinya setiap PNS harus bisa beradaptasi dengan sistem kerja yang telah ditentukan serta tidak mementingkan ego pribadi.

"PNS adalah bagian penetralan bangsa, bersatu untuk melakukan tujuan membangun pemerintah yang baik," kata dia.