Perpres Program KBL Berbasis Baterai Mangkrak Sejak 2018, Beberapa Pasal Dikritisi KPBB

Peraturan Presiden (Perpres) ihwal program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai mangkrak sejak 2018 lalu.

Perpres Program KBL Berbasis Baterai Mangkrak Sejak 2018, Beberapa Pasal Dikritisi KPBB
TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Direktur Eksekutif Komite Pengurangan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin (kanan), pada acara diskusi di kantor KPBB, Lantai 12 Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Direktur Eksekutif Komite Pengurangan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menyebut Peraturan Presiden (Perpres) ihwal program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai mangkrak sejak 2018 lalu.

Kemudian, Perpres itu dijadwal ulang hingga lima kali, yakni Februari, April 2018, September 2018, November 2018, dan April 2019.

"Namun kembali gagal direalisasikan," kata Puput, sapaannya, pada acara diskusi di kantor KPBB, Lantai 12 Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Puput melanjutkan, ada sekitar lima pasal yang termaktub pada Perpres tentang program KBL berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle. Di antaranya pasal 3, 8, 15, 16 dan 17.

Berikut kelima pasal yang telah TribunJakarta.com himpun dari Perpres tersebut.

Perpres tentang program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai (Battery Electric Vihicle) untuk Transportasi Jalan.

1. Pasal 3, mengatakan percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui;
A. Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri

B. Pemberian Insentif

C. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved