Breaking News:

Perpres Program KBL Berbasis Baterai Mangkrak Sejak 2018, Beberapa Pasal Dikritisi KPBB

Peraturan Presiden (Perpres) ihwal program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai mangkrak sejak 2018 lalu.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Direktur Eksekutif Komite Pengurangan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin (kanan), pada acara diskusi di kantor KPBB, Lantai 12 Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019). 

D. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai dan;

E. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

2. Pasal 8 ayat 1, mengatakan Industri KBL berbasis baterai dan industri komponen KBL berbasis baterai wajib mengutamakan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan kriteria sebagai berikut:

(Butir A), untuk KBL berbasis baterai beroda dua dan atau tiga tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut;

1. Tahun 2019 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh per seratus)

2. Tahun 2024 sampai dengan 2025, TKDN minimum sebesar 60 persen (enam puluh per seratus)

3. Tahun 2026 dan seterusnya, TKDN minimum sebesar 80 persen (delapan puluh per seratus)

(Butir B), untuk KBL berbasis baterai beroda empat atau lebih tingkat penggunaan komponen dalam negeri sebagai berikut:

1. Tahun 2019 sampai 2021, TKDN minimum sebesar 35 persen (tiga puluh lima per seratus)

2. Tahun 2022 sampai dengan 2023, TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh per seratus)

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved