Breaking News:

Perpres Program KBL Berbasis Baterai Mangkrak Sejak 2018, Beberapa Pasal Dikritisi KPBB

Peraturan Presiden (Perpres) ihwal program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai mangkrak sejak 2018 lalu.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Direktur Eksekutif Komite Pengurangan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin (kanan), pada acara diskusi di kantor KPBB, Lantai 12 Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019). 

(Butir B), insentif pajak penjualan atas barang mewah.

(Butir C), insentif pembebasan atau pengurangan pajak pusat dan daerah.

(Butir D), insentif bea masuk atas importasi mesin, barang, dan bahan dalam rangka penahanan modal.

(Butir E), pengangguhan bea masuk dalam rangka ekspor;

(Butir F), insentif bea masuk ditanggung pemerintah atas importasi bahan baku dan atau bahan penolong yang digunakan dalam rangka proses produksi;

(Butir G), insentif pembuatan peralatan SPKLU.

(Butir H), insentif pembiayaan ekspor;

(Butir I), insentif fisikal untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen KBL berbasis baterai.

(Butir J), tarif parkir di lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(Butir K), keringanan biaya pengisian listrik di SKPLU;

(Butir L), dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur SPKLU;

(Butir M), sertifikasi kompetensi profesi bagi sumber daya manusia industri KBL Berbasis Baterai dan;

(Butir N), sertifikasi produk dan atau standar teknis bagi perusahaan industri KBL Berbasis Baterai dan Industri komponen KBL berbasis baterai.

Pasal 17 ayat (2), mengatakan pemberian insentif fisikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (3), pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa pajak kendaraan bermotor (PKB), dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri yang mengelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.

Catatan Kritis dari KPBB Soal Draft Perpres:

Kata Puput, pemerintah harus mengeluarkan mandat kendaraan tanpa emisi (mandat ZEV), mis.

Mengharuskan pabrikan untuk menyediakan sepuluh (10) persen dari produksi sepeda motor dan mobil pada 2025.

Mensyaratkan semua pengadaan bus menjadi bus listrik mulai 2025.

"Dan mewajibkan semua taksi baru menjadi mobil listrik dari tahun 2025," kata Puput.

Menyoal Pasal 3, Puput berkata, lebih baik peraturan ini berlaku untuk semua mode penggerak listrik dan bukan hanya baterai listrik.

Dalam kendaraan berpenumpang ini dapat mencakup hibrida.

Dalam bus dan truk ini dapat mencakup listrik troli atau sistem pantograf. Sel bahan bakar mungkin tidak begitu relevan namun masih bisa diterapkan.

Perihal Pasal 8, KPBB prihatin ihwal dampak persyaratan komponen dalam negeri mulai tahun 2019.

"Saya lebih suka tidak melihat persyaratan komponen dalam negeri. Tetapi jika harus ada, saya pikir ini tidak akan berlaku sampai pasar memiliki waktu untuk tumbuh," tutur Puput.

Dia melanjutkan, pemerintah harus memberikannya lima tahun sampai pihak terkait memberlakukan beberapa persyaratan produksi lokal.

Perihal Pasal 15, Puput mengatakan promosi industri kendaraan listrik baterai akan dipercepat melalui kontrol kendaraan bermotor Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil.

"Ini bersih, serta standar efisiensi bahan bakar dan persiapan roadmap kebijakan," ujarnya.

Pasal 16, Puput menyebut insentif juga dapat diberikan kepada perusahaan yang menyediakan infrastruktur dan layanan pengisian kendaraan listrik.

Lalu, Pasal 17, jumlah insentif harus dikuantifikasi atau dibedakan dengan kualifikasi yang ditentukan sebelumnya atau persyaratan teknologi .

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved