Satpol PP Kota Depok Hentikan dan Sita Kunci Alat Berat Proyek Galian di Bojongsari

Petugas Satpol PP Kota Depok, menghentikan kegiatan dan menyita barang cut and fill galian C di kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok.

Satpol PP Kota Depok Hentikan dan Sita Kunci Alat Berat Proyek Galian di Bojongsari
Satpol PP Kota Depok
Petugas Satpol PP menghentikan kegiatan galian dan menyita kunci alat berat di proyek galian di kawasan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, BOJONGSARI - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, menghentikan kegiatan dan menyita barang cut and fill galian C di kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok.

Kasatpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny mengatakan, penghentian dan penyitaaan tersebut dilakukan lantaran proyek galian tidak memiliki izin.

"Berawal dari aduan masyarakat, kami cek lokasi. Saat kami kesana, pihak proyek tidak dapat menunjukkan dokumen izinnya. Ini artinya proyek tersebut harus dihentikan sementara sampai mereka bisa menunjukan izinnya," kata Lienda Ratnanurdianny dikonfirmasi kegiatan tersebut, Jumat (2/8/2019).

Petugas Satpol PP menghentikan kegiatan galian dan menyita kunci alat berat di proyek galian di kawasan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok.
Petugas Satpol PP menghentikan kegiatan galian dan menyita kunci alat berat di proyek galian di kawasan Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok. (Satpol PP Kota Depok)

Lienda mengatakan, pihaknya mendapati dua unit alat berat dan 19 truk pengangkut tanah.

Oleh sebab itu, pihaknya juga menyita dua buah kunci alat berat serta lima buah accu agar kendaraan tersebut tidak bisa dioperasikan.

"Mereka gak bisa beroperasi, harus menunggu sampai ada izin. Kalau gak ada izin ya bisa ditutup permanen. Kami persuasif dulu, kami sita dulu kuncinya," tambahnya.

Lienda mengatakan pihaknya belum mengetahui detail tentang proyek tersebut.

Namun, Lienda mengatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan dinas lainnya serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait galian tersebut.

"Yang saya tahu kalau misalnya pengerukan tanah pasti kewenangan provinsi untuk mengeluarkan izinnya, SIUP khusus operasional dan pengangkutannya,” paparnya.

Air Kali Maja Surut, Warga Terpaksa Cuci Pakaian dengan Air Asin

Sekitar 150 Petugas Kebersihan Gabungan Bersihkan Trotoar Jalan Jati Baru

Delegasi Amirul Hajj Akan Kunjungi Hotel Jemaah Haji Indonesia, Sampaikan Bimbingan Hingga Motivasi

Terakhir, Lienda mengatakan masyarakat merasa terganggu akibat galian tersebut dan pihaknya memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara karena telah menggangu ketertiban umum.

"Intinya kami lihat kondisi jalan di Depok kan rawan macet juga kalo misalnya dengan adanya lintasan pengangkutan truk tanah menambah macet, ini kan menambah ketidaktertiban masyarakat dalam beraktivitas di jalan raya. Itu harus jadi perhatian dan warning kita jangan sampe kita mengizinkan yang tidak legal," pungkasnya.

Penulis: Dwi putra kesuma
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved