Breaking News:

Yusril Usulkan Pemerintah Siapkan Payung Hukum untuk Rektor Asing di PTN

Tapi Yusril juga menuturkan tak ada aturan yang melarang WNA dapat menduduki jabatan rektor PTN

Penulis: Bima Putra | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Bima Putra
Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra di RS Jantung Binawaluya, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CIRACAS - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra setuju dengan rencana Menristekdikti Mohamad Nasir merekrut orang asing sebagai rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada tahun 2020 mendatang.

Namun dia menyarankan pemerintah Indonesia perlu menyiapkan payung hukum atau memastikan tidak ada aturan yang bertentangan dengan rencana tersebut.

"Memang regulasi diperlukan untuk itu. Harus review peraturan-peraturan yang ada untuk bisa menampung hal yang baru ini. Sebab sifat kepada hukum kita kan dinamis," kata Yusril di RS Jantung Binawaluya, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2019).

Pakar hukum tata negara itu menyebut hingga kini Indonesia belum memiliki aturan yang mengizinkan warga negara asing (WNA) jadi rektor PTN.

Tapi Yusril juga menuturkan tak ada aturan yang melarang WNA dapat menduduki jabatan rektor PTN, beda dengan syarat menjadi pejabat lainnya.

"Setahu saya ketentuan yang melarang juga tidak ada. Beda misalnya untuk jadi menteri, gubernur, presiden harus warga negara Indonesia," ujarnya.

Namun dia memastikan WNA yang nantinya diangkat jadi rektor setidaknya harus melalui prosedur imigrasi yang berlaku di Indonesia.

Menanggapi penolakan, Yusril menilai pemerintah harus mengambil sikap bila ingin meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

"Saya pikir pemerintah memang harus punya keberanian mengambil sikap, tirak boleh ragu. Dengan tetap menggunakan cara yang dialogis, demokratis, dan menurut hukum yang berlaku," tuturnya.

Sebelumnya, Nasir memastikan Presiden Joko Widodo setuju menjadikan WNA sebagai rektor PTN dan mulai berlaku tahun 2020 mendatang.

Dia meminta pihak yang menolak WNA jadi rektor PTN percaya bahwa cara ini mampu menggenjot kualitas pendidikan Indonesia.

"Kita petakan perguruan tinggi mana yang layak, kita punya 4.700 perguruan tinggi, ambil contoh 2 atau 5 selama 2020-2024, tidak semua rektor," kata Nasir, Kamis (1/8/2019).

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved