Dinas LH DKI Gelar Sidak Beri Sanksi 3 Perusahaan Pemilik Cerobong Aktif, Tak Penuhi Baku Mutu Emisi

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah industri yang memiliki cerobong aktif.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Cerobong milik PT Mahkota Indonesia, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah industri yang memiliki cerobong aktif.

Sidak ini sendiri dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Cerobong milik PT Mahkota Indonesia, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2019).
Cerobong milik PT Mahkota Indonesia, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Sidak pertama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup menyasar PT. Mahkota Indonesia dan PT. Indonesia Acid Industry yang berada di Jalan Raya Bekasi, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

PT. Mahkota Indonesia ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan bahan kimia dasar.

Kemudian, sidak kedua dilakukan di perusahaan peleburan baja, yaitu PT Hong Xin Steel yang berada di Jalan Raya Bekasi, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur.

Dari hasil sidak, PT Mahkota Indonesia dan PT Indonesia Acid Industry pun diberikan sanksi berupa paksaan pemerintah untuk memperbaiki cerobongnya dalam kurun waktu 45 hari kalender.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, cerobong milik kedua perusahaan itu terbukti mengeluarkan emisi melebihi baku mutu yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan Kepgub Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di DKI Jakarta.

"Jadi berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas LH bersama laboratorium lingkungan yang terakreditasi menyimpulkan bahwa emisi yang bersangkutan melanggar baku mutu," ucapnya, Kamis (8/8/2019).

"Selanjutnya kami beri sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk memperbaiki kinerja pengendalian emisinya," tambahnya menjelaskan.

Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved