Peradi: Sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan Perlu Ditingkatkan Dalam Mewujudkan Good Governance

Rivai menjelaskan berlakunya UU Administrasi Pemerintah diharapkan mendorong pelayanan publik semakin baik

Peradi: Sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan Perlu Ditingkatkan Dalam Mewujudkan Good Governance
TRIBUNJAKARTA.COM/ PEBBY ADE LIANA
ilustrasi pengadilan 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Fakultas Hukum Universitas Trisakti menyelenggarakan Seminar Nasional Problematika Hukum Acara Peradilan TUN Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan narasumber Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi dan Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Rivai Kusumanegara dengan moderator Dosen FH Usakti Abdul Fickar Hadjar akhir Juli lalu.

Seminar yang dihadiri akademisi dari berbagai wilayah tanah air serta para Hakim dan Advokat ini mengupas beberapa dampak berlakunya UU Administrasi Pemerintahan dalam praktek peradilan.

Rivai menjelaskan berlakunya UU Administrasi Pemerintah diharapkan mendorong pelayanan publik semakin baik, hanya saja undang-undang ini perlu lebih disosialisasikan ke masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya diawasi lembaga yang ada, namun dengan partisipasi masyarakat.

"Sekarang ada ruang pengujian KTUN Umum maupun Peraturan Kebijakan, sehingga kewenangan PTUN diperluas. Begitu juga permohonan dianggap diterima setelah 10 hari kerja diabaikan pejabat publik, sedang dahulu 4 bulan. Proses pemeriksaannya 21 hari kerja dan putusannya final, sehingga ada kepastian hukum ditengah masyarakat," ujar Rivai dalam keterangannya, Kamis (8/8/2019).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti I Komang Sukaarsana dalam sambutannya menyatakan seminar ini merupakan kontribusi dalam kajian akademik pasca disahkannya UU Administrasi Pemerintah, serta mensosialisasikannya pada akademisi, praktisi maupun masyarakat luas, karena sengketa administrasi pemerintahan belum banyak dilakukan masyarakat.

Selanjutnya Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi menyampaikan tiga hal problematika hukum acara peradilan TUN pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah, yakni perluasan kompetensi PTUN, kewajiban upaya administrasi dan pengaturan teknis PTUN diluar undang-undang.

Dihadapan Jokowi, Megawati Tegaskan Tidak Berkenan Jika PDIP Hanya Dapat 4 Kursi Menteri

Mengenai perlu tidaknya upaya banding administratif, Rivai menjelaskan banding administratif merupakan mekanisme terbaik sebelum masuk ke ranah PTUN, karena sesuai azas musyawarah dalam Pancasila yang mengedepankan penyelesaian internal dahulu, selain lembaga internal akan lebih memahami suasana kebatinannya.

Lebih jauh dijelaskan Rivai, pengujian terjadi tidaknya penyalahgunaan kewenangan diselesaikan dalam 21 hari kerja dan sebelum ada proses pidana.

Perma 4 Tahun 2015 menegaskan hanya mengenal upaya hukum banding, dibanding UU PTUN yang membuka pemeriksaan hingga Kasasi dan PK.

"UU Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan PTUN sesuai kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sekalipun belum linear dengan kesiapan peradilan TUN dan kaidah keilmuan yang ada. Dalam mengisi kekosongan hukum dan memperjelas ketentuan yang saling bertentangan diperlukan Perma, Sema dan Yurisprudensi agar tercipta kepastian hukum dan meningkatkan jumlah perkara yang merepresentasikan partisipasi masyarakat," tandasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved