Menteri Perdagangan Minta Pengusaha Tak Ladeni Pencatut Nama Pejabat Mengaku Bisa Urus Impor

Menurutnya, pihak manapun yang berbuat nakal dalam proses impor, bakal berurusan dengan penegak hukum.

Menteri Perdagangan Minta Pengusaha Tak Ladeni Pencatut Nama Pejabat Mengaku Bisa Urus Impor
TribunJakarta.com/Novian Ardiansyah
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, berkunjung ke tempat pengrajin tempe dan tahu di Kopti Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (19/9/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan, proses importasi dilakukan dengan prinsip tegas good governance.

Sanksi blacklist hingga proses hukum pun sudah dikenakan terhadap mereka yang ‘nakal’.

Karenanya, Mendag Enggar juga mengingatkan agar para pengusaha berhati-hati dan tak meladeni pihak yang mengaku-aku bisa mengurus kuota impor, bahkan melakukan locked quota dengan membawa-bawa nama pejabat negara.

"Karena semua proses dilakukan dengan transparan, bisa diakses publik di website Kemendag. Jadi, buat apa suap-suap seperti kasus yang kini ditangani KPK. Kepada pengusaha-pengusaha, saya tegas nyatakan agar berhati-hati terhadap mereka-meraka yang jual nama pejabat untuk urus impor dan lainnya," kata Enggar saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2019).

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Dhamantra Ditangkap KPK

Enggar juga mengingatkan agar para pengusaha berhati-hari terhadap mereka yang mencatut nama penyelenggara negara.

Menurutnya, pihak manapun yang berbuat nakal dalam proses impor, bakal berurusan dengan penegak hukum.

“Kepada mereka yang jualan nama penyelenggara negara, agar jangan lagi melakukan. Karena aparat hukum, dan KPK pastinya juga melihat semua yang dilakukan berbuat jahat," kata Enggar.

Sementara itu, Enggar juga telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek importir yang terjaring KPK apa pernah berurusan dengan importasi.

Dari penelusuran, diduga ada kerabat dari yang bersangkutan melakukan importasi nakal bahkan sudah ada putusan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan itu.

"Saya tegaskan Kemendag tidak mengakomodir pengusaha ini, yang disinyalir kerabatnya pernah kena sanksi hukum sebagai penegasan asas GCG," ujarnya.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved