Pasca Penutupan Bandara Hong Kong, Sejumlah Penerbangan Garuda Indonesia Mengalami Keterlambatan

Menurut Bambang, tidak menutup kemungkinan Garuda Indonesia akan menutup penerbangan langsung ke Hong Kong bila ada unjuk rasa susulan

Pasca Penutupan Bandara Hong Kong, Sejumlah Penerbangan Garuda Indonesia Mengalami Keterlambatan
Dok Garuda Indonesia
Pesawat Garuda Indonesia. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Sejumlah penerbangan Maksapai Garuda Indonesia dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Hong Kong mengalami delay.

Direktur Operasi Capt. Bambang Adisurya Angkasa mengatakan hal itu menyusul adanya penutupan Bandara Internasional Hong Kong oleh sejumlah demonstran.

"Kalau kami kebetulan dari Garuda Indonesia masih beroperasi. Memang ada sempat beberapa delay tapi sejauh ini masih beroperasi. Hanya delay saja," ujar Bambang saat ditemui di Taman Makam Pahlawan Taruna, Kamis (16/8/2019).

Garuda Indonesia memiliki 2 slot penerbangan langsung atau direct flight menuju Bandara Internasional Hong Kong.

Menurut Bambang, tidak menutup kemungkinan Garuda Indonesia akan menutup penerbangan langsung ke Hong Kong bila ada unjuk rasa susulan.

Terlebih bila mengganggu penerbangan.

"Kalau memang kondisi bandara Hong Kong tidak aman pasti kami akan setop penerbangan. Tapi yang kami perhatikan sih otoritas setempat aman menjaga bandara jadi demonstran tidak liar dan tidak anarkis," ungkap Bambang.

BKD DKI Jakarta Terapkan Absensi Scan Barcode Bagi Peserta Upacara HUT Kemerdekaan

Hingga saat ini, kata dia, tidak ada penerbangan Garuda Indonesia yang terganggu dan dipastikan tidak terjadi penurunan jumlah penumpang pasca insiden tersebut.

Sebelumnya, pihak otoritas Hong Kong memutuskan untuk membatalkan semua penerbangan yang akan berangkat maupun yang sedang menuju Hong Kong di Bandara Internasional Hong Kong.

Pembatalan ini dilakukan setelah ribuan pengunjuk rasa memasuki aula kedatangan bandara guna menggelar aksi demonstrasi lanjutan.

Aksi demontrasi bermula sejak tiga bulan lalu, di mana pendemo pro Hongkong menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk Cina.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved