Rahmat Effendi Tak Setuju Bekasi Masuk Provinsi Bogor Raya, Jakarta Tenggara Dinilai Lebih Relevan

Wacana pembentukan Bogor menjadi provinsi kembali mencuat setelah adanya obrolan antara Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Bupati Bogor Ade Yasin.

Rahmat Effendi Tak Setuju Bekasi Masuk Provinsi Bogor Raya, Jakarta Tenggara Dinilai Lebih Relevan
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Landmark Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang belakangan ramai diperbincangkan.

Dalam wacana itu, Bekasi merupakan wilayah yang akan menjadi bagian jika benar pemekaran daerah tersebut terealisasi.

Namun, pria yang akrab disapa Pepen ini justru menilai Bekasi secara kultur lebih identik dengan DKI Jakarta. Untuk itu, dia menilai jika pemekaran dalam rangka mempercepat kesejahteraan dan pembangunan, Bekasi akan lebih baik masuk sebagai wilayah Ibukota.

"Kan pak Wali Kota Bogor, gagas (Provinsi) Bogor Raya, teruskan pasti wilayahnya adalah (kota) Bogor, (Kabupaten) Bogor, Depok, (kota) Bekasi, (Kabupaten) Bekasi, Karawang, atau Cianjur," kata Rahmat usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (16//8/2019).

"Cuma mungkin Bekasi itu lebih identik dengan Jakarta, Bekasi karena secara kultur, secara budaya dan mungkin kalo percepatan pembangunan DKI kan besar," Sambung Pepen.

Dia menambahkan, secara aspek pemerintah yang sekarang sudah berjalan juga Bekasi sudah lebih dekat dengan DKI Jakarta. Misalnya, Polres Metro Bekasi Kota merupakan bagian dari Polda Metro Jaya, lalu Kodim 0507 merupakan bagian dari Kodam Jayakarta.

Ditambah kata dia, budaya masyarakat Bekasi yang didominasi dengan budaya Betawi menambahkan dekat kaitan kultur antara Bekasi dan Jakarta.

"Kalau kulturnya, budayanya bahasanya betawi, sukunya betawi, Polresnya ke Polda Metro Jaya, Kodimnya ke Jayakarta, hanya administratifnya saja (masuk Provinsi Jawa Barat)," ujarnya.

Namun dia menilai, hal ini hanya sebatas wacana. Untuk merealisasikan apakah pembentukan provinsi baru atau Bekasi masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta tentu itu semua harus melewati keputusan poltik di DPR RI.

"Ya kan keputusan merubah UU ada di DPR RI, pastikan merubah undang-undang tentang pembentukan wilayah baru, ya kita mah wali kota kerja aja dulu," tegas dia.

Halaman
1234
Penulis: MuhammadZulfikar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved