Wacana Tandingan Wali Kota Bekasi Bentuk Provinsi Pakuan Bagasasi Bukan Bogor Raya

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengomentari wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang belakangan ramai diperbincangkan.

TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengomentari wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya yang belakangan ramai diperbincangkan.

Menurut dia, pemekaran Provinsi Jawa Barat lebih cocok jika dibentuk sesuai nilai historis sejarah.

Jika Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Bupati Bogor Ade Yasin mewacanakan pembentukan Provinsi Bogor Raya meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bogor Timur, Bogor Barat, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Rahmat justru punya wacana mengusulkan pembentukan Provinsi Pakuan Bagasasi.

Wacana tersebut dilihat dari nilai historis sejarah.

Pria yang akrab disapa Pepen ini menjelaskan, wilayah Bogor merupakan kekuasaan kerajaan Pakuan sedangkan di Bekasi dan beberapa kota dan kabupaten disekitarnya seperti, Karawang hingga Purwakarta merupakan daerah kerajaan Tarumanegara.

"Kalau mau era-eraan, tadikan katanya ada wacana ada Bogor Raya, nah di Bekasi juga bisa aja (kalau mau wacanakan bikin provinsi)," kata Pepen saat dijumpai di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2019).

Bagasasi sendiri adalah nama kuno dari daerah Bekasi saat masa kerajaan Tarumanegara.

Di dalam Provinsi Pakuan Bagasasi ini lanjut Pepen, beberapa wilayah bekas peninggalan kedua kerajaan mulai dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Cianjur disatukan ke dalam satu otonomi provinsi baru.

"Kalau Pakuan itukan pusatnya di Bogor, Kalau di Bekasi ada Tarumanegara rajanya namanya Punawarman, diambil dari itu kalau mau Pakuan Bagasasi kan punya nilai hostoris sejarah," imbuhnya.

Namun dia menilai, hal ini hanya sebatas wacana.

Untuk merealisasikan pembentukan provinsi baru tentu itu semua harus melewati keputusan poltik di DPR RI.

"Ya kan keputusan merubah UU ada di DPR RI, pastikan merubah undang-undang tentang pembentukan wilayah baru, ya kita mah wali kota kerja aja dulu," tegas dia.

Wacana Awal Mula Wacana Provinsi Bogor Raya, Wali Kota Bekasi Tak Mau Kalah Sebut Gabung Jakarta Tenggara

pembentukan Bogor menjadi provinsi kembali mencuat setelah adanya obrolan antara Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Bupati Bogor Ade Yasin.

Rencananya, pembentukan provinsi itu akan menggabungkan beberapa kota/kabupaten dan diberi nama Provinsi Bogor Raya.

Dilansir dari Kompas.com, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, menyambut baik rencana yang dilontarkan Bima Arya.

Menurut Ade, opsi pembentukan provinsi bisa menjadi solusi lantaran sebelumnya ada usulan beberapa wilayah Kabupaten Bogor akan masuk ke dalam rencana perluasan wilayah Kota Bogor.

"Iya itu obrolan saya waktu ketemu dengan beliau (Bima Arya). Saya bilang daripada (daerah) kita diambil-ambilin gitu kan khawatir membuat konflik, lebih baik kita bikin Provinsi Bogor Raya saja," ujarnya di Cibinong, Senin (12/8/2019).

Ketua DPW Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, Provinsi Bogor Raya akan menggabungkan 10 kota/kabupaten yakni, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bogor Timur, Bogor Barat, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

"Meski sekedar obrolan tapi perlu juga diseriusin. Iya kan kita provinsi Jabar sudah terlalu luas ada 27 kota/kabupaten saya pikir terlalu besar. Kenapa tidak bagi dua saja minimal ada 10 lah kota/kabupaten (Jawa Barat) di sana 17," ungkapnya.

"Kalau diseriusin oke, kalau enggak ya kita lebih baik menata untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik," sambungnya.

Sebelum diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini sedang memantapkan rencana perluasan wilayahnya.

Beberapa wilayah yang diusulkan masuk ke dalam rencana perluasan wilayah Kota Bogor itu antara lain Ciawi, Tamansari, Sukaraja, Ciomas, dan Dramaga.

Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor.

Namun di tengah rencana itu, muncul wacana baru soal pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan sejak tahun 2012.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyampaikan amanat dalam apel Operasi Lilin Lodaya 2016 di Lapangan Mako Brimob Kedung Halang, Kamis (22/12/2016).
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyampaikan amanat dalam apel Operasi Lilin Lodaya 2016 di Lapangan Mako Brimob Kedung Halang, Kamis (22/12/2016). (TribunJakarta.com/Mohamad Afkar Sarvika)

Bima menuturkan, wilayah-wilayah strategis yang bisa masuk ke dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

"Ini pun berdasarkan kajian kita dan masukan dari warga. Mungkin opsi lain bukan menambah wilayah baru, tapi dipersempit teritorinya jadi provinsi baru. Kalau temen-temen googling, ide ini sudah lama dari tahun 2012," ucap Bima, Senin.

Bima menjelaskan, pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor.

Wali Kota Bekasi tak mau kalah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai menghadiri acara peletakan batu pertama kantor IPPAT Kota Bekasi, Senin (8/7/2019).
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai menghadiri acara peletakan batu pertama kantor IPPAT Kota Bekasi, Senin (8/7/2019). (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tak mau kalah dengan Wali Kota dan Bupati Bogor yang mewacanakan pembentukan provinsi Bogor Raya.

Pria yang akrab disapa Pepen ini juga melempar usul pembentukan provinsi, namanya Pakuan Bagasasi.

"Katanya ada wacana, ada Bogor Raya, nah di Bekasi juga bisa saja kalau mau wacanakan bikin provinsi, (terdiri dari) Bogor, (Kabupaten Bogor), Depok, Karawang, dan Bekasi," ujar Pepen ditemui usai rapat paripurna menyaksikan pidato Presiden RI Joko Widodo di gedung DPRD Kota Bekasi, Jumat (16/8/2019).

Politikus Golkar ini mengaku punya dalil kuat di balik konsep pembentukan provinsi Pakuan Bagasasi.

Nama "Pakuan" dan "Bagasasi" diambil dari sejarah penamaan wilayah Bogor dan Bekasi pada era kerajaan.

Namun, ia menyebut, Bekasi punya sejarah keberadaan yang lebih tua daripada Bogor.

Oleh sebab itu, dari segi penamaan saja, ia tak setuju jika Bekasi hanya jadi bagian dari provinsi Bogor Raya.

"Kalau Pakuan dulu itu kan kerajaan Padjadjaran, kan pusatnya di Bogor. Kalau di Bekasi ada raja yang namanya Purnawarman tahum 450M, kerajaannya Tarumanegara," jelas Pepen.

"Jadi, Bekasi sebenarnya lebih tua dari Bogor. Kalau mau, ya (namanya) provinsi Pakuan Bagasasi. Tinggal liat sejarahnya saja, jadi (penamaannya) punya unsur historis," katanya.

Rahmat Effendi pilih gabung Jakarta

Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi (Pepen) dijamu dengan makan siang bersama Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov Bekasi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10/2018)
Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi (Pepen) dijamu dengan makan siang bersama Gubernur Anies Baswedan dan jajaran Pemprov Bekasi, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/10/2018) (instagram Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta @isnawa_adji)

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tak sepakat dengan wacana pemekaran wilayah menjadi provinsi Bogor yang dilontarkan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Wacana yang berkembang, sebanyak 10 kabupaten/kota diajak bergabung dalam satu provinsi.

Sepuluh daerah tersebut, yakni Kabupaten Bogor, Bogor Barat, Bogor Timur, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Kalau boleh memilih, Rahmat Effendi ingin Bekasi bergabung dengan Jakarta.

"Saya enggak tahu, tapi kemarin ada yang gagas siapa ya, (Bekasi) jadi Jakarta Tenggara," ucap pria yang akrab disapa Pepen.

Pepen mengklaim punya beberapa alasan yang menunjukkan bahwa Bekasi lebih cocok bergabung dengan Jakarta.

"Secara kultur, Bekasi lebih identik dengan Jakarta. Budayanya, bahasanya Betawi, sukunya Betawi, Polresnya ke Polda Metro Jaya, kodimnya ke Jayakarta, hanya administratifnya saja (yang terpisah dari Jakarta)," jelas politikus Golkar itu.

Meski demikian, Pepen mengaku tidak terlalu serius merespons wacana tersebut. Menurut dia, proses masih panjang dan tak mendesak. "Kita mah Wali Kota kerja saja dulu," kata dia.

"Itu mah politik. Kalau politiknya setuju dan jalan, ya berubah. Kan keputusan mengubah undang-undang ada di DPR RI, keputusan politik itu," tutup Pepen. (*)(KOMPAS.com/Vitorio Mantalean/Kontributor Kabupaten Bogor, Afdhalul Ikhsan)

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved