7 Warga Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Meninggal Diduga Depresi Bekepanjanga

Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut kejelasan atas lahan mereka yang selama puluhan tahun didiami.

7 Warga Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Meninggal Diduga Depresi Bekepanjanga
TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BAHCTIAR
Sonang Harahap warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia saat ikut aksi di Kantor BPN Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Warga korban gusuran Pekayon-Jatiasih menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin, (19/8/2019). 

Mereka merupakan warga yang sejak tiga tahun silam, tepatnya 2016 digusur dari tempat tinggalnya di Jalan Irigasi, RT02/17, Kampung Poncol, Bulak, Jakasetia, lalu yang kedua di Jalan Irigiasi, RT03/02, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut kejelasan atas lahan mereka yang selama puluhan tahun didiami.

Sebab, sejak aksi penggusuran hingga kini, warga tidak pernah tahu lahan akan diapakan. 

Untuk itu, mereka menuntur BPN Kota Bekasi mengeluarkan status quo atas lahan tersebut agar warga punya hak kuat mengajukan peningkatan status lahan.

Sonang Harahap, warga korban gusuran mengatakan, selama proses penjuangan warga tiga tahun terkahir, banyak warga yang kini hidupnya tersiksa dan susah. Mereka sebagian pindah mengontrak rumah.

Tekanan dan intimidasi dari pemerintah setempat saat melakukan penggurusan membuat warga mengalami guncangan psikologis cukup kuat. Sebagaian dari mereka bahwa jatuh sakit dan meninggal dunia. 

"Bagaimana tidak depresi, anak-anak pergi sekolah masih ada rumahnya, pulang rumahnya sudah rata dengan tanah. Beberapa tahun tidur di posko yang tidak layak, 7 orang telah meninggal dunia, mereka sakit namanya depresi," kata Sonang. 

Saat baru-baru penggusuran, sebagian warga memang memilih tinggal di posko sementara, namun saat ini, kebanyak dari mereka sudah mengontrak. Hal ini juga dilakukan Sonang, dia memilih mengontrak di daerah Jakarta agar anak-anak tetap bisa hidup layak. 

"Yang kita minta adalah status quo, karena lahan itu bukan milik Pemkot Bekasi, tapi selama ini mereka sering melakukan pengukuran dan enggak jelas untuk apa," tegas dia. 

Khairin kodinator aksi mengatakan, dari Oktober 2016 hingga saat ini lahan pemukiman warga yang digusur Pemerintah Kota Bekasi belum jelas statusnya. Warga menurut dia berhak atas peningkatan status tanah karena sudah mendiami dan menjaga lahan selama puluhan tahun.

"Hari ini kami minta BPN untuk menjawab kebutuhan warga untuk status tanah itu, karena sampai sekarang enggak ada statusnya, Tidak ada keterangan berarti tanah negara bebas. Individu atau badan itu bisa ditingkatkan hak prioritas kepemilikan tanahnya dari penguasaan fisik," katanya. 

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved