Gubernur Anies Hormati Putusan MA Soal Gugatan Penutupan Jalan untuk PKL

Anies pun menyebut, kini pihaknya masih terus mempelajari putusan MA tersebut sebelum nantinya mengambil keputusan lebih lanjut.

Gubernur Anies Hormati Putusan MA Soal Gugatan Penutupan Jalan untuk PKL
Warta Kota/Hamdi Putra
Tenda pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berjejer rapi. Foto diambil pada Rabu (31/1/2018). WARTA KOTA/HAMDI PUTRA 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soalnya keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL).

Ia pun menyebut, menghormati sepenuhnya keputusan yang dikeluarkan MA tersebut.

"Nanti kita lihat implikasinya. Tapi, prinsipnya kami menghormati dan akan mengikuti keputusan pengadilan" ucapnya, Senin (19/8/2019).

Anies pun menyebut, kini pihaknya masih terus mempelajari putusan MA tersebut sebelum nantinya mengambil keputusan lebih lanjut.

"Sedang dibahas sekarang, nanti hasilnya apa pasti dikabari," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Mahmakah Agung mengabulkan permohonan William Aditya Sarana, anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL).

William menyebut, gugatan ini ia layangkan lantaran menganggap isi dari Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Dalam UU Lalin dan Angkutan Jalan ini, jalan bisa ditutup hanya untuk empat hal, yaitu kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, olahraga, dan kegiatan budaya. Jadi, (jalan) tidak biaa ditutup untum berdagang," ucapnya, Kamis (15/8/2019).

Tak hanya itu, isi Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2007 yang berbunyi 'Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima' ini sangat merugikan kepentingan umum.

Pasalnya, ia mengatakan, selama ini Gubernur Anies selalu berlindung di balik Pasal tersebut setiap kali melakukan penutupan jalan untuk PKL, seperti yang dilakukannya di kawasan Tanah Abang beberapa waktu lalu.

"Ini yang menjadi argumen saya dan logikanya diterima oleh MA. Selain itu, ini juga merugikan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu hak pejalan kaki dan angkutan umum," ujarnya.

"Jadi dengan dicabutnya pasal ini gubernur enggak bisa lagi berlindung dibalik Pasal 25 ayat 1," tambahnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved