Terjerat Korupsi, Mantan Gubernur Banten Ratut Atut Tidak Dapat Remisi Kemerdekaan

Kalapas Kelas IIA Anak dan Perempuan Tangerang, Prihartati mengatakan, tidak mendapat remisi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 tentang remisi korupsi.

Terjerat Korupsi, Mantan Gubernur Banten Ratut Atut Tidak Dapat Remisi Kemerdekaan
TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Anak dan Perempuan Tangerang tempat Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut menghabiskan masa tahanannya, Senin (19/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - 17 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Anak dan Perempuan Tangerang tidak mendapatkan remisi pada hari Kemerdekaan ke-74 Indonesia.

Ke-17 WBP yang tidak mendapatkan potongan masa hukuman penjara adalah narapidana kasus korupsi, satu diantaranya Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Kalapas Kelas IIA Anak dan Perempuan Tangerang, Prihartati mengatakan, tidak mendapat remisi berdasarkan PP 99 Tahun 2012 tentang remisi untuk kasus korupsi.

"Ada 17 WBP korupsi yang tidak mendapatkan remisi khusus hari kemerdekaan," ungkap Prihartati kepada TribunJakarta.com, Senin (19/8/2019).

Menurutnya, para napi korupor memang tidak dapat remisi dikarenakan adanya PP 99 Tahun 2012.

492 Napi Rutan Salemba Dapat Remisi, 19 Orang Langsung Bebas

Di mana untuk kasus korupsi memang tidak mendapatkan remisi di hari khusus, mereka harus tetap menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan.

"Untuk kasus korupsi memang sudah tidak dapat remisi khusus, karena memang dalam Peraturan Pemerintah sudah diatur bahwa warga binaan kasus korupsi tidak diberikan remisi pada hari khusus termasuk Ibu Ratu Atut," ujar Prihartati.

Prihartati menambahkan, untuk Ratu Atut pernah mendapatkan remisi sekali yakni remisi dasawarsa.

Selanjutnya dia tidak mendapatkan lagi remisi di hari khusus seperti, Idul Fitri, Idul Adha, Hari kemerdekaan Indonesia dan juga hari istimewa lainnya.

"Jadi untuk kasus korupsi tidak bisa mendapatkan remisi di hari kemerdekaan, yang mendapatkan remisi hanya warga binaan kasus lainya," tegas Prihartati.

Neneng Rahmi Nurlaili mantan Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) Kabupaten Bekasi turut menemani Ratu Atut.

Sebab Neneng tersandung kasus korupsi Meikarta beberapa waktu lalu.

"Kalau Ibu Neneng dipindahkan oleh KPK dari Lapas Sukamiskin ke tempat saya, hal itu karena beliau masih menjalani serangkaian pemeriksaan oleh KPK. Untuk lebih mudah makanya dipindahkan ke sini, dan beliau juga tidak mendapatkan remisi khusus," terang Prihartati.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved