Pemerintah Moratorium Penggabungan atau Pemekaran Daerah, Sementara Bekasi Ingin Gabung ke Jakarta

Semua syarat itu menurut Bahtiar harus disetujui bersama mulai dari bupati, walikota, dan gubernur terkait hingga DPRD setempat.

Pemerintah Moratorium Penggabungan atau Pemekaran Daerah, Sementara Bekasi Ingin Gabung ke Jakarta
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Landmark Kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Bekasi 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Berkembangnya wacana penggabungan Kota Bekasi ke dalam wilayah Jakarta yang disampaikan sang walikota yakni Rahmat Effendi membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa perlu menyampaikan proses penataan ulang wilayah administratif daerah.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan ada dua cara penataan daerah yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni penggabungan dan pemekaran wilayah.

Untuk melakukan penggabungan atau pemekaran, Bahtiar mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh wilayah terkait.

“Yang pertama adalah syarat dasar kewilayahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah, dan lain-lain. Lalu ada syarat administratif yang harus dipenuhi. Kemudian syarat kapasitas daerah yang meliputi kemampuan fiskal serta kemampuan daerah yang bersangkutan untuk berkembang,” jelas Bahtiar di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Semua syarat itu menurut Bahtiar harus disetujui bersama mulai dari bupati, walikota, dan gubernur terkait hingga DPRD setempat.

“Jika disetujui baru semua syarat diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri, DPR RI, dan DPD RI. Jika disetujui lalu DPR RI dan DPD RI membentuk tim independen untuk mengkaji apakah daerah yang mengajukan layak digabungkan atau dimekarkan,” imbuhnya.

Bahtiar kemudian menegaskan jika daerah yang mengajukan dinilai layak oleh tim independen untuk digabungkan atau dimekarkan, maka langkah selanjutnya pembentukan daerah persiapan sebelum menjadi daerah otonom baru.

“Jadi tidak tiba-tiba ada daerah otonom baru, nanti ada daerah persiapan yang dipimpin aparatur sipil negara atau ASN yang memenuhi syarat karena belum ada DPRD-nya kan. Dan daerah persiapan itu minimal harus berjalan tiga tahun untuk disebut layak atau tidak, jadi panjang prosesnya,” jelas Bahtiar secara panjang lebar.

Secara tersirat Bahtiar mengatakan kecil peluang untuk melaksanakan penggabungan atau pemekaran daerah karena pemerintah pusat sampai sekarang masih berpegang teguh pada moratorium yang diberlakukan sejak 2014.

Cak Imin Ajak Grace Natalie Gabung ke Partainya: PKB Siap Menerima Tanpa Tes

Fahri Hamzah Minta Jokowi Berikan Jaminan Agar Persoalan Rasisme di Papua Tak Terulang

Yaitu moratorium untuk tidak melakukan penggabungan atau pemekaran daerah sampai waktu yang tidak ditentukan.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved