Wacana Provinsi Bogor Raya, Sekda Depok Setuju Gabung DKI Jakarta Hingga Sindir Pulau Reklamasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya, menuai tanggapan serta komentar dari berbagai kalangan mulai dari pejabat, pemimpin daerah, hingga masyarakat.

Tak terkecuali dari kalangan pejabat dan pemimpin di Kota Depok, Jawa Barat, yang wilayahnya bersebelahan langsung dengan Kota Bogor.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono mengatakan, wacana Provinsi Bogor Raya tersebut perlu dilihat rencana tata ruang wilayah (RTRW) terlebih dahulu.

"Mungkin perlu dilihat tata ruangnya dulu. RTRW nya dari provinsi itu seperti apa, apakah sudah masuk didalam tata ruang Provinsi. Nah kalau misalnya belum ada harus masuk ditata ruang provinsi. Nah sudah barang tentu harus ada penyesuaian atau revisi kalau memang tidak sesuai," ujar Hardiono di Kantor Wali Kota Depok, Pancoran Mas, Rabu (21/8/2019).

Hardiono juga mengatakan, kajian terkait wacana tersebut juga perlu dibuat karena membuat sebuah daerah menjadi Provinsi tidaklah mudah.

"Dalam hal ini tidak bisa begitu saja dibuat atau diimplementasikan tentang provinsi karena tidak mudah," ungkapnya.

Sebagai contoh, Hardiono menuturkan pembagian daerah Kabupaten Bogor antara Bogor Timur dan Bogor Barat yang belum selesai hingga saat ini.

• Awal Mula Wacana Provinsi Bogor Raya, Wali Kota Bekasi Tak Mau Kalah Sebut Gabung Jakarta Tenggara

"Salah satu contohnya adalah pembagian Bogor Kabupaten antara Bogor Timur dan Bogor Barat sampai saat ini saja belum selesai, urusannya panjang dengan DPRD nya, Kemendagri dan sebagainya, itu butuh pembahasan yang cukup panjang," ucap Hardiono.

Hardiono mengatakan, dirinya pribadi lebih cenderung Depok dijadikan daerah khusus dan menjadi bagian dari Ibu Kota DKI Jakarta, dibandingkan harus masuk ke Provinsi Bogor Raya yang sedang diwacanakan.

"Kalau Depok dilibatkan ke provinsi bogor Raya, saya justru cenderungnya depok ini jangan lagi masuk Provinsi Bogor Raya tapi masuk daerah khusus sebagai bagian dari Ibu Kota kalau secara pribadi," kata Hardiono.

Menurut Hardiono, Depok nantinya dimasukan sebagai sebuah opsi atau alternatif untuk perluasan Ibu Kota.

"Jadi nantinya DKI tidak berdiri sendiri, ketimbang harus bangun reklamasi karena kekurangan lahan, lebih baik cari lahan baru yang memang betul-betul ada di darat, kemudian dilakukan kajian, RTRW nya, selanjutnya bisa dibahas nasional, provinsi, hingga kabupaten," ujarnya.