Daripada Normalisasi, Warga Sarankan Pemerintah Keruk Sungai Ciliwung

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Warga RW 05 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati yang bermukim di bantaran Sungai Ciliwung tak setuju dengan dilanjutkannya proyek normalisasi Ciliwung tahun 2020.

Satria (30), warga RW 05 yang bermukim di bantaran Ciliwung berpendapat ada cara lain selain normalisasi yang harus menggusur rumah warga tapi tetap ampuh meniadakan banjir.

"Harusnya dikeruk saja, kalau sepanjang aliran Ciliwung dikeruk kan daya tampung debit air jadi lebih banyak. Jadi enggak harus normalisasi dan menggusur rumah warga," kata Satria di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019).

Dia yakin mengeruk Ciliwung ampuh meniadakan banjir karena tahun 2017 rumahnya tak kebanjiran meski berjarak tak sampai 10 meter dari Ciliwung.

Kala itu, Satria menuturkan Pemprov DKI mengeruk dan mengerahkan sekitar lima beko mengeruk endapan lumpur di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

"Waktu itu pengerjaannya sekitar enam bulan, lahan wilayah Jakarta Selatan yang punya perusahaan itu juga dikeruk. Setelah pengerjaan itu luas Ciliwung tambah sekitar lima meter," ujarnya.

Menurutnya pengerukan yang dilakukan Pemprov DKI itu berbuah manis mencegah banjir saat musim hujan tahun 2017 melanda.

Satria menyebut banjir yang melanda permukiman warga Kelurahan Balekambang usai pengerukan tak sampai satu setengah meter.

"Habis itu enggak banjir, cuma banjir sedikit doang. Beda sama tahun-tahun sebelumnya, makannya lebih bagus kalau sepanjang aliran Ciliwung dikeruk," tuturnya.

Asih (41), warga RW 05 Kelurahan Balekambang lain ikut menyarankan Pemprov DKI pengerukan Ciliwung ketimbang melakukan normalisasi yang disertai penggusuran.

Selama 20 tahun bermukim di bantaran Ciliwung yang merupakan tanah garapan tanpa legalitas, dia mengatakan pengerukan merupakan cara ampuh mencegah banjir.

"Dikeruk seperti tahun 2017 saja, lebih bagus. Sama-sama bisa cegah banjir kok, bedanya kalau dikeruk warga enggak kena gusur," kata Asih.

Menurutnya Pemprov DKI seharusnya memanfaatkan momen musim kemarau yang sedang melanda untuk melakukan pengerukan di sepanjang Ciliwung.

Dia juga menolak rencana normalisasi Ciliwung karena ogah direlokasi ke tempat lain atau pun Rusun sebagaimana warga Kampung Pulo.

"Mumpung musim kemarau, kalau dikeruk kan pas musim hujan nanti enggak banjir. Minimal mengurangi luapan air, biar enggak perlu menggusur warga juga. Kasihan warga, mau pindah ke mana lagi," lanjut dia.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan hasil kerja sama Pemprov DKI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sebelumnya dihentikan tahun 2017.

Secara keseluruhan, ada 118 bidang lahan di bantaran Ciliwung yang tersebar di empat kelurahan yakni, Kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur, dan Balekambang.

"Untuk Kali Ciliwung ada 118 bidang di 2019. Total anggarannya sekitar Rp160 miliar," jelas Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Juaini Yusuf, Jumat (15/8/2019).