Pemprov DKI Naikan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5 Persen

Tak hanya itu, dalam perubahan Perda juga diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melapor atau terlambat melapor.

TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Gubernur Anies Baswedan saat menandatangani Raperda di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta akan menaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 2,5 persen.

Ini berarti, kini besaran biaya BBNKB di DKI Jakarta mencapai 12,5 persen.

Kenaikan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB yang disahkan dalam rapat paripura DPRD, Kamis (22/8/2019).

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan mengatakan, raperda tersebut disahkan setelah Pemprov DKI Jakarta belum pernah melakukan perubahan atas tarif BBNKB selama delapan tahun terakhir.

"Perubahan BBNKB bukan semata-mata ditujukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melainkan karena adanya kesepakatan dalam rapat kerja terbatas asosiasi Bapenda se-Jawa-Bali dan mempertimbangkan BBNKB di wilayah sekitar DKI agar ada keseimbangan tarif antar wilayah," ucapnya, Kamis (22/8/2019).

Antusiasnya Warga Antre di Hari Terakhir Penghapusan Sanksi PKB dan BBNKB

Dalam peraturan tersebut, tertulis bahwa masyarakat yang ingin membayar BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor secara online demi memudahkan pelayanan.

Tak hanya itu, dalam perubahan Perda juga diatur sanksi administrasi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor.

"Kenaikan tarif BBN-KB diharapkan dapat turut mengatasi permasalahan kemacetan di DKI Jakarta dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Jakarta," ujarnya saat membacakan perubahan perda BBNKB Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Selain soal BBN-KB, ada tiga rancangan peraturan daerah lainnta yang turut disahkan, yaitu perubahan atas Perda nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan pencabutan Perda nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan UU gangguan.

Kemudian, perubahan atas Perda nomor 3 Tahun 2013 tentang pengolahan sampah.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved