PKL Dilarang Berjualan di Trotoar, Pemprov DKI Kaji Keberadaan Lokbin dan Loksem

Permasalahan PKL yang kerap mengokupasi trotoar dan badan, dikatakan Arifin, memang menjadi konsentrasi Satpol PP

PKL Dilarang Berjualan di Trotoar, Pemprov DKI Kaji Keberadaan Lokbin dan Loksem
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kepala Satpol PP Arifin saat ditemui di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, pihaknya tengah mengkaji keberadaan lokasi binaan (Lokbin) dan lokasi sementara (Loksem) yang berada di atas trotoar.

Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya soal penutupan jalan bagi pedagang kaki lima (PKL).

"Kita akan kaji lebih dalam lagi mengenai keberadaan lokbin dan loksem karena itu kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa," ucapnya, Sabtu (24/8/2019).

"Nanti kita bahas bersama biro hukum dan Dinas UMKM," tambahnya.

Permasalahan PKL yang kerap mengokupasi trotoar dan badan, dikatakan Arifin, memang menjadi konsentrasi Satpol PP selama ini dalam melakukan penertiban.

"Kalau PKL di trotoar itu tetap menjadi porsi kita melakukan penertiban," ujarnya di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

"Trotoar tetap sesuai ketentuan ya trotoar tetap enggak boleh dipakai untuk berdagang," tuturnya.

Sebelumnya, Mahmakah Agung mengabulkan permohonan William Aditya Sarana, anggota DPRD terpilih periode 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL).

William menyebut, gugatan ini ia layangkan lantaran menganggap isi dari Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Lestarikan Kebudayaan Betawi, Festival Rawa Buaya Kembali Digelar

Persebaya vs Persija: Prediksi Susunan Pemain, Tim Tamu Naik Rantis Hingga Link Live Streaming

"Dalam UU Lalin dan Angkutan Jalan ini, jalan bisa ditutup hanya untuk empat hal, yaitu kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, olahraga, dan kegiatan budaya. Jadi, (jalan) tidak biaa ditutup untum berdagang," ucapnya, Kamis (15/8/2019).

Tak hanya itu, isi Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2007 yang berbunyi 'Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima' ini sangat merugikan kepentingan umum.

Pasalnya, ia mengatakan, selama ini Gubernur Anies selalu berlindung di balik Pasal tersebut setiap kali melakukan penutupan jalan untuk PKL, seperti yang dilakukannya di kawasan Tanah Abang beberapa waktu lalu.

"Ini yang menjadi argumen saya dan logikanya diterima oleh MA. Selain itu, ini juga merugikan kepentingan umum yang lebih luas, yaitu hak pejalan kaki dan angkutan umum," ujarnya.

"Jadi dengan dicabutnya pasal ini gubernur enggak bisa lagi berlindung dibalik Pasal 25 ayat 1," tambahnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved