Capim KPK Mengaku Diperintah Jaksa Agung Intervensi Kasus, Sekjen NasDem: Cenderung Fitnah

Johnny G Plate mengatakan berdasarkan beberapa pertimbangan ucapan Johanis tidak lengkap, tidak akurat, dan cenderung mengandung fitnah.

Capim KPK Mengaku Diperintah Jaksa Agung Intervensi Kasus, Sekjen NasDem: Cenderung Fitnah
TribunJakarta.com/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Jhonny G Plate usai menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) ke-1 Vox Point Indonesia di Wisma Samadi di Klender, Jakarta Timur, Senin (30/4/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jhonny G Plate angkat bicara soal pernyataan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Johanis Tanak.

Johanis yang maju jadi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada intervensi dari Jaksa Agung HM Prasetyo saat ia menjabat sebagai Kajati Sulawesi Tengah.

Awalnya Johanis diminta anggota panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK), Al Araf, untuk menceritakan apakah pernah mengalami intervensi politik selama bertugas.

Ia pun menceritakan saat menangani kasus korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Mayor Jenderal Purn Bandjela Paliudju, yang juga kader Partai Nasdem.

Dalam kesempartan itu, Johanis mengatakan, Jaksa Agung M. Prasetyo meminta agar Bandjela Paliudju tidak ditahan.

Saat itu, Johanis mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung.

"Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan," paparnya.

Johnny G Plate mengatakan berdasarkan beberapa pertimbangan ucapan Johanis tidak lengkap, tidak akurat, dan cenderung mengandung fitnah.

"Hal ini menimbang fakta, Jaksa Agung HM Prasetyo baru dilantik pada 20 November 2014," kata Johnny dalam keterangannya, Kamis (29/8/2019).

Kemudian, Kejaksaan Tinggi Sulteng menetapkan Bandjela Paliudju sebagai tersangka kasus dugaan korupsidukungan perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, dan penunjang operasional gubernur, berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: 289/R.2/Fd.1/11/2014, tertanggal 6 November 2014.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved