Komentar Wakil Wali Kota Jaktim Soal Warga Tinggal di Bangunan Liar Diminta Biaya Sewa Rp 32 Juta

Setiap pertengahan dan awal tahun warga akan ditagih oleh Roni untuk perpanjang penyewaan lapak dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

Komentar Wakil Wali Kota Jaktim Soal Warga Tinggal di Bangunan Liar Diminta Biaya Sewa Rp 32 Juta
Tribunjakarta.com/Nur Indah Farrah Audina
Suasana penataan dan penertiban bangunan liar di atas aset Dinas PKP Provinsi DKI Jakarta di Jalan Ahmad Yani, Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (29/8/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, PULOGADUNG - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur siap terima laporan warga terkait penertiban bangunan liar di Jalan Ahmad Yani, Pulogadung, Jakarta Timur.

Warga DKI Jakarta maupun non DKI Jakarta yang terdampak penggusuran karena menempati aset Pemprov DKI mengeluhkan sudah membayar sewa hingga awal tahun mendatang.

Beberapa dari mereka rutin membayar mulai ratusan hingga puluhan juta perenam bulannya kepada oknum yang mengaku kordinator lapangan di lokasi tersebut, Roni.

Setiap pertengahan dan awal tahun warga akan ditagih oleh Roni untuk perpanjang penyewaan lapak dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

Tempati Tanah Aset Pemprov DKI di Pulogadung, Warga Mengaku Diminta Bayar Rp 32 Juta Per Tahun

Namun, belum genap sebulan mereka memperpanjang biaya tersebut, Pemkot Jakarta Timur mengerahkan 973 petugas gabungan untuk melakukan penertiban di lokasi yang dipimipin oleh Wakil Wali Kota Jakarta Timur Uus Kuswanto.

"Kita enggak ngerti kalau masalah ada yang nguasain di lokasi. Yang jelas lokasi ini nantinya akan dijadikan Kantor Sudin PKP Jakarta Timur. Tapi kalau sampai dimintai bayaran itu bisa disebut penggelapan juga. Jadi kalau warga merasa dirugikan silakan lapor ke kami," ucapnya di lokasi, Kamis (29/8/2019).

Uus mengatakan akan mengkordinasi laporan warga ini ke Polres Jakarta Timur. Ia juga meminta warga agar tak sungkan untuk melaporkan kejadian tersebut.

"Begitu warga lapor kita bantu koordinasi kemana-mananya. Saya juga sudah kordinasi tadi dengan pihak Polres. Mereka mau kok nerima laporan itu. Jadi Pemkot sekedar memfasilitasi dan membantu kordinasi saja. Setelahnya biar Polres yang teruskan," lanjutnya.

Saat ini, Pemkot Jakarta Timur menyediakan tempat relokasi bagi warga DKI Jakarta yang terdampak penggusuran.

Sedangkan untuk non DKI, Pemkot membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan dengan menginstruksikan Sudin Sosial Jakarta Timur untuk mengantarkan mereka ke tempat masing-masing. Tentunya seusai dilakukan pendataan terlebih dahulu.

Penulis: Nur Indah Farrah Audina
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved