Breaking News:

Merasa Haknya Dicuri Pemerintah, Pemilik Ruko Demo Gedung Eks Borobudur

Mereka meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk mengembalikan haknya sebagai pemilik ruko.

TribunJakarta/Ega Alfreda
Unjuk rasa para pemilik ruko di gedung eks Borobudur, Cimone, Kota Tangerang, Kamis (29/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Para pemilik ruko yang berada di samping eks Borobudur yang beralamat di Jalan Raya Merdeka Kelurahan Cimone Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang berunjuk rasa.

Mereka meminta Pemerintah Kota Tangerang untuk mengembalikan haknya sebagai pemilik ruko.

"Kami di sini sudah puluhan tahun menjadi pemilik ruko dan mempunya sertifikat hak milik," ucap Nini satu diantara beberapa pemilik ruko, Kamis (29/8/2019) sore.

Nini mengatakan, Pemerintah kota tangerang melalu Dinas Pertanahan memasang plang secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan kepada pemilik ruko.

"Mereka (Pemkot) mesang plang menyatakan sertifikat kami dibatalkan dan tiba tiba memberikan Surat Peringatan (SP 1). Sebenernya kita sudah memakai pengacara akan tepati pengacaranya tida aktif sampai sekarang lalu Pemkot terbitkan SP ke-2," kata Nini.

"Yang kami pertanyakan apakah sertifikat hak milik itu bisa dibatalkan oleh pemerintah secara sepihak," Tambahnya dalam nada kesal.

Pria di Bekasi Ditemukan Tewas Terbakar di dalam Mobil, Ini Kata Saksi Mata

Persib Bandung vs PSS Sleman Live di TV Online, Tim Tamu Baru Bikin Kejutan

Ia mengungkapkan, para pemilik rulo berorasi untuk menyampaikan pesan ke pemerintah supaya bisa mengembalikan hak mereka.

Sekaligus meminta klarifikasi masalah plang yang dipasang dan memberikan SP 1 dan SP 2 berdasarkan dasar yang jelas.

"Kami hanya sebagai konsumen yang beritikad baik membeli hak guna bangun (HGB), setelah HGB-nya mati kita perpanjang ke BPN dan BPN memberikan sertifikatnya menjadi hak milik, dan sampai saat ini kami masih membayar pajak," ungkapnya.

Menurutnya, dirinya sudah ke pihak badan pertanahan nasional (BPN) dan jawaban mereka hanya bilang tuntut saja.

Lebih jauh Nini mengungkapkan, Pemerintah Kota Tangerang belum pernah melakukan pemanggilan terhadap pemilik ruko

Tiba-tiba saja sudah ada pemasangan plang yang dilakukan di bulan desember pada tengah malam tanpa pemberitahuan ke pemilik ruko.

"Di bulan Agustus ada SP 1 dan di minggu kedua ada SP 2, dalam isi SP tersebut pihak ruko harus mengosongkan padahal ini tempat kami ko tiba-tiba dateng suruh mengosongkan ruko seolah olah kita dianggap penghuni liar," pungkasnya.

Penulis: Ega Alfreda
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved