Masyarakat Papua Indonesia: NKRI Harga Mati 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Massa Papua pro NKRI tak henti-hentinya menyampaikan ungkapan kesetiannya kepada Merah Putih dan kini giliran ratusan massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Papua Indonesia (AMPI) juga turun gunung mengemukakan hal yang sama dengan menggelar aksi damai di depan Istana Negara, Minggu (1/9/2019).

Dalam aksinya, mereka menegaskan tidak akan membuka opsi referendum untuk Papua.

"Kami ingatkan bahwa Papua setia pada Merah Putih, NKRI harga mati, tak ada tempat Bintang Kejora bagi kami. Merah Putih yes, bintang kejora no!" ujar koordinator aksi Rio Wanda.

Dikatakan Rio, sudah menjadi kesepakatan bersama dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia. 

Makanya, ia mengingatkan agar masyarakat Papua mewaspadai adanya upaya pihak yang sengaja ingin memecah belah bangsa.

"Hoaks alias berita bohong menjadi sumber bencana di Papua. Dan terbaru, ada pihak yang ingin mengadu domba umat beragama dengan menyebarkan video masjid terbakar di medsos dan group Whatsapp untuk memperlebar konflik isu SARA di Papua. Mereka sengaja menggoreng isu untuk memperlebar isu SARA di Papua. Kok bisa-bisa bersenang-senang diatas penderitaan masyarakat Papua," jelasnya.

• Polisi Tetapkan Pengibar Bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka Jadi Tersangka Makar

Selain itu, pihaknya juga sepakat agar pihak Kepolisian untuk menyeret para provokator, pengadu domba masyarakat Papua dan LSM pro asing yang ingin memperkeruh suasana di bumi Cenderawasih itu ke jeruji besi. Dia berharap TNI-Polri bersikap tegas memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Rakyat Papua jangan jadikan korban, mari bersama-sama ikutan berperan mendamaikan tanah Papua. Kami berdoa konflik Papua segera berakhir dengan damai," tambahnya.

Selain melakukan orasi, mereka juga melakukan penandatanganan petisi di atas kain putih yang terbentang di sekitar lokasi aksi. 

Tanda tangan itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk menolak Referendum Papua dan menangkap provokator.

"Tanda tangan petisi, sebagai bentuk dukungan agar Papua kembali kondusif dan damai. Juga menolak Referendum untuk Papua dan menangkap para provokator," pungkasnya.