Gubernur Anies Sebut Putusan MA Soal Penutupan Jalan untuk PKL Kedaluwarsa, William PSI: Menghina MA

"Salah besar mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu kedaluwarsa. Tidak ada istilah hukum putusan itu kadaluwarsa," katanya.

Gubernur Anies Sebut Putusan MA Soal Penutupan Jalan untuk PKL Kedaluwarsa, William PSI: Menghina MA
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pedagang kaki lima (PKL) menggelar dagangannya di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Jalan Jatibaru Raya atau depan Stasiun Tanah Abang mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, penutupan tersebut guna penataan kawasan Tanah Abang dengan menyediakan ruang berjualan bagi para PKL di satu jalur khusus. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Anggota DPRR DKI Fraksi PSI William Aditya Saran menilai Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghina putusan Mahkamah Konstitusi (MA).

Pasalnya, orang nomor satu di Jakarta itu sempat menyebut, putusan MA soal pencabutan Pasal 25 ayat 1 Perda No 8 tahun 2007 yang berbunyi 'Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima' telah kedaluwarsa.

Putusan itu sendiri keluar setelah William menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akibat penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Salah besar mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu kedaluwarsa. Tidak ada istilah hukum putusan itu kadaluwarsa, justru ini malah menghina Mahkamah Agung," ucapnya, Kamis (5/9/2019).

Sosok William Aditya Sarana (23) di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019).
Sosok William Aditya Sarana (23) di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019). (Tribunjakarta.com/Satrio Sarwo Trengginas)

Menurutnya, seharusnya putusan ini dijadikan tolak balik bagi Pemprov DKI untuk melakukan penataan terhadap PKL yang selama ini mengokupasi trotoar.

"Jadikan putusan ini untuk menata PKL agar tidak merugikan pejalan kaki yang selama ini diabaikan terus menerus," ujarnya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, keputusan Mahmakah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan anggota DPRD Fraksi PSI William Sarana soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL) telah kedaluwarsa.

Pasalnya, keputusan itu keluar setelah Pemprov DKI merelokasi seluruh pedagang yang sebelumnya memadati Jalan Jatibaru menuju Skybridge Tanah Abang.

"Waktu itu Jalan Jatibaru dipakai untuk pedagang, Gubernur menggunakan otoritas yang ada karena ada pasal itu. Kemudian, Pemprov DKI membangun Skybridge Tanah Abang dan pedagang sudah naik ke atas," ucapnya, Rabu (4/9/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)
Halaman
12
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved