Keberadaan Dewan Pengawas Dinilai Penting untuk Lebih Menguatkan KPK

Instrumen pengawasan, kata dia, penting untuk menyelamatkan uang negara yang hasil kerja dan biaya operasional tak sebanding

Keberadaan Dewan Pengawas Dinilai Penting untuk Lebih Menguatkan KPK
Tribunnews.com/Aqodir
Gedung KPK 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) Willy Prakarsa memberi penilaian terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, sejak berdiri belasan tahun lalu, lembaga antirasuah dinilai telah gagal dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"OTT berkali-kali ini bukti KPK telah gagal karena korupsi masih ada. KPK gagal total melakukan pencegahan. Padahal fungsi pencegahan itu harus diutamakan," tegas Willy disela-sela dialog terbuka Revisi UU KPK di Hotel Ibis Cikini, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Lebih lanjut, Willy pun sependapat jika UU KPK harus direvisi lantaran tidak ada Dewan Pengawas sehingga kerjanya sembrono dan semakin kebablasan. Instrumen pengawasan, kata dia, penting untuk menyelamatkan uang negara yang hasil kerja dan biaya operasional tak sebanding.

"KPK bisa diibaratkan “besar pasak daripada tiang”. Dalam arti, pengeluaran KPK jauh lebih tinggi daripada pemasukannya. OTT terus duit rakyat diobral kemana-mana," sindirnya.

Komentar Jokowi Soal Bakal Direvisinya UU KPK oleh DPR

Jadi, kata dia, untuk apa menyelamatkan uang negara dengan biaya operasional yang sangat tinggi? bukankah itu justru merugikan negara jika seperti itu.

"Menyidik hanya Rp 100 juta namun negara mengeluarkan Rp 1 M. UU KPK sudah layak direvisi, UU KPK bukan kitab suci, jadi sah bisa direvisi. UUD 45 saja bisa diamandemen, UU KPK kenapa tidak?" tuturnya.

Lebih jauh, Willy menyarankan agar dana KPK yang didapat dari duit rakyat itu bisa dialokasikan untuk hal positif kembali untuk kepentingan rakyat daripada korupsi masih saja terus terjadi. Maka itu, UU KPK harus disempurnakan.

"Uang negara dikembalikan sangat kecil dibanding dengan anggaran untuk KPK. Besar pasak daripada tiang. Penting juga soal sinergitas antar lembaga penegak hukum," ujarnyanya.

Dalam acara tersebut, turut hadir narasumber lainnya yakni Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, Pengamat Hukum Petrus Salestinus, Ketua IPW Neta S Pane, dan Aktivis Senior Eggi Sudjana.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved