Revisi UU KPK Benahi Kerja KPK yang Kadang-kadang Ngawur

Huda melihat sejauh ini KPK merasa seperti lembaga tertinggi negara, menentukan segala sesuatu.

Revisi UU KPK Benahi Kerja KPK yang Kadang-kadang Ngawur
Tribunnews.com/Aqodir
Gedung KPK 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Pidana, Chairul Huda mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu kebutuhan.

Menurut dia, KPK terkadang suka membuat aturan sendiri.

“KPK kadang-kadang ngawur sehingga perlu dong ada yang dibenahi, jangan KPK itu seperti lembaga tinggi negara. Ini perlu ada hal-hal yang diatur ulang supaya semua bisa dipertanggungjawabkan,” kata Huda saat dihubungi wartawan, Selasa (10/9/2019).

Huda melihat sejauh ini KPK merasa seperti lembaga tertinggi negara, menentukan segala sesuatu.

Bahkan, kata dia, urusan menteri saja KPK pun ikut menentukan.

Keberadaan Dewan Pengawas Dinilai Penting untuk Lebih Menguatkan KPK

“Jadi, harus tetap ada yang dibenahi, cuma yang mana yang harus dibenahi. Bukan tidak mungkin masuk para kepentingan para mantan koruptor atau para calon koruptor dalam revisi ini,” ujarnya.

Huda menilai harus ada transparansi dalam melakukan pembahasan terhadap revisi UU KPK, jangan sampai ada yang menunggangi atau kepentingan koruptor untuk melakukan perlawanan balik.

Misalnya soal siapa konseptornya, apa target yang mau dirubah dalam revisi UU KPK, tentang hal apa, kenapa mesti dirubah dan seperti apa perubahannya.

Sehingga, semua harus dijelaskan secara transparan pembahasannya.

“Ini kalau perubahan pembahasan secara diam-diam, kan menimbulkan prasangka. Makanya mesti transparan. Alasan bagi yang pro apa, alasan bagi kontra apa. Itu yang harus kita bicara di ruang publik,” katanya.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved