Aktivis dan Tokoh Generasi Muda Islam Suarakan Dukung Revisi UU KPK

Gus Sholeh selaku inisiator acara memastikan bahwa revisi UU KPK tidak untuk melemahkan justru memperkuat lembaga antirasuah

Aktivis dan Tokoh Generasi Muda Islam Suarakan Dukung Revisi UU KPK
Istimewa
Dialog kebangsaan bertema "Perlunya Lembaga Pengawas KPK" di N Hotel Resto Jakarta, Rabu (11/9/2019) 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Dukungan kepada DPR RI untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir.

Aktivis dan Tokoh Generasi Muda Islam juga ikut merespons hal yang sama lantaran kegelisahannya terhadap UU KPK tersebut melalui dialog kebangsaan bertema "Perlunya Lembaga Pengawas KPK" di N Hotel Resto Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Gus Sholeh selaku inisiator acara memastikan bahwa revisi UU KPK tidak untuk melemahkan justru memperkuat lembaga antirasuah.

"Teman-teman aktivis dan tokoh Islam sepakat agar ada badan pengawasan untuk mengawasi kerja KPK," tegas Gus Sholeh.

"Kita bukan kelompok pro koruptor, justru kami ingin memperbaiki KPK. Karena KPK sendiri hanya mengandalkan OTT tanpa pencegahan. Harusnya prestasi yang diharapkan angka korupsi minim," ujar Gus Sholeh.

Lebih lanjut, pihaknya sepakat jika ada pasal yang perlu dipertahankan dan ada juga yang dibenahi untuk menutupi kekurangan dan masukan-masukan masyarakat.

"Bagaimanapun juga KPK yang isinya manusia ini perlu adanya pengawasan. KPK bukan Malaikat, jadi harus diperbaiki. Kita tidak bisa menjamin KPK bersih," terang Gus Sholeh.

Kritik Pejabat Tak Berani Lawan KPK, Fahri Hamzah Ngamuk: Pengecut Semua dari Atas Sampai Bawah!

Sementara itu, aktivis Barisan Pembaruan Safrudin Budiman yang akrab disapa Gus Din menyebut meski UU KPK adalah hadiah reformasi tapi harus ada yang diperbarui.

Dia menyayangkan di UU KPK tidak ada Dewan Pengawasan. Padahal, kata dia, jika tanpa pengawasan maka KPK bisa saja salah dalam mengambil keputusan.

"Saat ini ini begitu revisi digulirkan justru bangak yang kebakaran jenggot. Ada apa ini?" ucap Gus Din.

Gus Din pun menyayangkan penggiringan opini sesat seolah revisi UU KPK ini untuk melemahkan KPK dan membuat mandul KPK.

"Salah kaprah, justru revisi UU KPK untuk menyempurnakan. Yang kurang sempurna kita sempurnakan. Dan Novel berada di KPK ini sudah terlalu lama, harusnya di rolling," tuturnya.

Turut hadir juga aktivis senior Budi Djarot, Lembaga Dakwah PBNU KH Ahmad Shodiq, Sekjen DPP Thoriqoh JATMI KH Drs Miftahul Falah dan Islam Nasionalis Ustadz Jeffri Sastra Maestra.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved