BPN Kota Bekasi Tak Bisa Keluarkan Surat Pemblokiran Lahan Gusuran Pekayon-Jakasetia

BPN tidak dapat mengeluarkan surat pemblokiran lahan bekas tempat tinggal warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia.

BPN Kota Bekasi Tak Bisa Keluarkan Surat Pemblokiran Lahan Gusuran Pekayon-Jakasetia
TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Kantor BPN Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Kepala Subseksi Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Dandun Wibowo mengatakan instasinya tidak dapat mengeluarkan surat pemblokiran lahan bekas tempat tinggal warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia.

"BPN Bergerak yang sudah terdaftar, dasarnya apa kita buat blokir lahan, harusnya gugat, dasar gugatan itu yang bisa buat pemblokiran," kata Dandun kepada TribunJakarta.com, Rabu (11/9/2019).

Sebagai infomasi, hari ini sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) Pekayon-Jakasetia, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur.

Mereka menuntut BPN mengeluarkan surat pemblokiran lahan di Jalan Irigasi RT02/17, Kampung Poncol, Bulak, Jakasetia dan di Jalan Irigiasi, RT03/02, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Lahan tersebut merupakan bekas lahan yang dahulu mereka diami selama puluhan tahun. Sejak 2016 silam, Pemerintah Kota Bekasi melakukan penggusuran sebagai dalih pembebesan lahan negara.

Setelah tiga tahun berselang, warga rupanya tetap berjuang menuntut keadilan, BPN Kota Bekasi juga sudah mengeluarkan surat bahwa lahan tersebut belum didaftarkan dan tidak dimiliki instasi, lembaga, atau perorangan manapun. Artinya, lahan itu merupakan lahan bebas.

Dandun menegaskan, pihaknya hanya bisa mengeluarkan surat pemblokiran pada lahan yang sudah terdaftar atau bersertifikat. Untuk itu, warga diminta memperjuangkan konflik lahan ini ke ranah pengadilan.

"Pengadilan dan bisa saja memutuskan status quo atau apa. Kita enggak bisa mengeluarkan apa yang diminta (surat pemblokiran)," tegas dia.

Khairin Sangaji, kordinator aksi mengatakan, surat itu penting bagi warga sebagai jaminan dari instansi yang mengurus pertanahan agar tak nembuka ruang bagi instasi lain atau pihak manapun menguasai lahan yang telah didiami warga sejak puluhan tahun.

Halaman
1234
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved