Surat Pemblokiran Lahan Dibutuhkan Warga Korban Gusuran Pekayon Sebagai Jaminan

Warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor BPN Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Aksi warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia di Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019).

Aksi kali ini menuntut BPN Kota Bekasi agar mengeluarkan surat pemblokiran yang menyatakan tidak ada pihak manapun dapat mengajukan permohonan atas lahan bekas tempat tinggal warga di Jalan Irigasi RT02/17, Kampung Poncol, Bulak, Jakasetia dan di Jalan Irigiasi, RT03/02, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Khairin Sangaji, kordinator aksi mengatakan, surat itu penting bagi warga sebagai jaminan instansi yang mengurus pertanahan agar tak membuka ruang bagi instasi lagin atau pihak manapun menguasai lahan yang telah didiami warga sejak puluhan tahun.

"Kami ingin mengamankan objek tanahnya karena itu adalah pertahanan warga, karena sekarang mereka tidak punya rumah, makanya kalau proses itu di blokir warga akan gampang, tenang, memperjuangkan hak hak mereka di wilayah hukum atau wilayah litigasi itu sendiri," kata Khairin kepada TribunJakarta.com di Kantor BPN Kota Bekasi.

Penggusuran lahan sudah terjadi sejak 2016 silam, sampai detik ini warga dan kawan solidaritas dari mahasiswa mendirikan Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) Pekayon-Jakasetia.

Selama kurang lebih tiga tahun FKPB Pekayon-Jakasetia berjuang untuk keadilan atas hak tempat tinggalnya. Pemkot Bekasi dinilai menyalahi aturan saat melakukan penggusuran rumah warga.

"Sebenarnya surat ini menjadi penting buat warga, karena memang kami punya ketakutan saat penggusuran 2016, pemkot tidak mengikuti proses-proses itu, tidak mengikuti prosedur hukum itu," tegas dia.

Petugas Dishub Gadungan Sudah Edarkan 500 Buku KIR Palsu untuk Truk Angkutan Barang

Lurah Halim Pastikan Belum Ada Warga Terdampak Kekeringan di Wilayahnya

Proses persidangan atas gugatan kasus penggurusan lahan ini juga sudah pernah diajukan warga. Namun prosesnya hingga kini tertahan lantaran, belum terpenuhinya berkas adminitasi.

"Makanya bagaimana warga memperjuakan hukum sedangkan objek sengektanya saja itu tidak bisa diamankan, kami meminta surat pemblokiran lahan dari pengajuan pihak manapun atas lahan itu, karena kalau itu sudah dibangun mereka sudah tidak apa-apa lagi," paparnya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved