Wali Kota Bekasi akan Evaluasi Kebijakan Kartu Sehat

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan

Wali Kota Bekasi akan Evaluasi Kebijakan Kartu Sehat
TribunJakarta/Yusuf Bachtiar
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ketika dijumpai di Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (12/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, MEDAN SATRIA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berencana melakukan evaluasi terhadap kebijakan Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Evaluasi ini mencakup pengunaan kartu jaminan kesehatan yang berlaku untuk seluruh warga Kota Bekasi tanpa terkecuali.

"Jadi nanti ada semacam pemilahan-pemilhan mana yang mampu, mana yang setengah mampu, dan mana yang tidak mampu," kata Rahmat kepada TribunJakarta.com, Kamis (12/9/2019).

Rahmat menilai, saat ini efektivitas KS Bekasi harus terus dievaluasi. Sebab, setiap kebijakan harus benar-benar tepat sasaran.

Program jaminan kesehatan ini memang berlaku bagi seluruh warga Kota Bekasi, tetapi ada beberapa warga yang rupanya tidak memanfaatkan layanan dari pemerintah tersebut.

Sebagai informasi, KS Bekasi merupakan program yang dikeluarkan Pemkot Bekasi sejak 2017 silam. Kartu ini menjamin layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga dengan berbasis NIK, proses rawat inap dijamin dengan menyediakan kamar kelas tiga bagi para pengguna KS Bekasi di rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Bekasi.

"Lagi dirumuskan kalau orang kaya kan dikasi kartu sehat enggak akan pake dia, enggak mungkin dia mau pakai kelas tiga, orang dia bayar keas 1 VIP aja dia masih mampu bayar, tapikan kewajibannya negara boleh dong (memberikan jaminan kesehatan)," tegas dia.

Rahmat hari ini juga telah menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, evaluasi KS Bekasi diharpakan juga dapat memberikan manfaat besar terutama warga tidak mampu.

Oesman Sapta Odang Sebut BJ Habibie Pribadi yang Unik

"Kita lagi evaluasi penggunaan KS sampai dengan kewajibannya ya, terus juga penggunanya. Penggunanya itu ya kalau sekarang kelas 3 untuk warga masyarakat Bekasi, terus juga ada tanggungan 42.000 peserta yang di dinsos itu yang diputus oleh bantuan itu. Itu juga kan wajib KS," jelas dia.

Evaluasi kebijakan KS Bekasi sudah dilakukan sebelumnya oleh Pemkot Bekasi. Bahkan saat baru-baru diterbitkan, setiap pemegang KS dapat secara bebas memilih rumah sakit yang dia mau untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Namun sejak 1 November 2018, Pemkot menerapkan kebijakan baru dengan sistem rujukan dari Puskesmas. Sistem baru ini merupakan buah dari evaluasi KS dengan dalih peningkatan pelayanan.

Dana program KS Bekasi sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada 2017, Pemkot Bekasi mengalokasikan dana untuk KS Bekasi sebesar Rp 90 milir, tahun 2018 anggarannya meningkat menjadi sekitar Rp300 miliar, sedangkan usulan Rp355 Miliar untuk 2019.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved