Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Dibentuknya Dewan Pengawas KPK

KPK menjadi satu-satunya lembaga yang tidak mempunyai badan pengawas sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia Dukung Dibentuknya Dewan Pengawas KPK
Istimewa
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendukung agar membentuk dewan pengawas KPK dalam revisi UU KPK. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendukung agar membentuk dewan pengawas KPK dalam revisi UU KPK.

Menurut salah satu koordinator aksi bernama Rovly Rengirit menyampaikan bahwa KPK menjadi satu-satunya lembaga yang tidak mempunyai badan pengawas sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Pemerintah kita diawasi oleh DPR, semua lembaga dan kementerian punya badan pengawas. Kita tidak boleh membiarkan sebuah lembaga mempunyai otoritas yang mutlak seperti KPK," tegas Rovly di area Taman Pandang, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Lili Pantauli Siregar Jadi Pimpinan KPK, Warga Sekitar Rumahnya: Gak Terlihat Kayak Orang Penting

Rovly menambahkan kewenangan KPK bahkan bisa dibilang melebihi kewenangan siapapun. Pasalnya dengan adanya amandemen UUD 1945, tidak ada lagi sebuah lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga lainnya.

"Otoritas KPK saat ini melebihi kewenangan Presiden. Kalian bayangkan sebuah penangkapan tanpa konfirmasi lembaga manapun, ini bisa mencemari instansi yang bersangkutan," tegasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved