Peneliti Ungkap Fakta Tentang Argumen Jokowi Perkuat KPK: Tidak Benar

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz

Peneliti Ungkap Fakta Tentang Argumen Jokowi Perkuat KPK: Tidak Benar
Tribunnews.com/Herudin
Presiden Jokowi 

TRIBUNJAKARTA.COM- Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai klaim Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK hanya delusi.

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).

Donal menilai, sikap Presiden Jokowi atas revisi Undang-Undang KPK sebenarnya tak berbeda jauh dari draf yang disusun DPR.

Ia menyimpulkan Presiden dan DPR sama-sama ingin merevisi UU untuk melemahkan KPK.

"Kalau DPR itu drafnya sangat melemahkan, presiden kadarnya lebih kecil dari DPR. Itu saja. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah," ucap Donal.

Misalnya, soal keberadaan dewan pengawas KPK.

Presiden dan DPR sama-sama setuju KPK harus diawasi dewan pengawas.

Namun, Jokowi ingin anggota dewan pengawas KPK dipilih langsung oleh presiden, sementara DPR juga ingin terlibat dalam pemilihannya.

"Dewan pengawas yang diusulkan DPR dan presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis izin penyadapan KPK," kata Donal.

Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendukung agar membentuk dewan pengawas KPK dalam revisi UU KPK.
Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Indonesia mendukung agar membentuk dewan pengawas KPK dalam revisi UU KPK. (Istimewa)

Konsekuensinya, kata dia, penyadapan oleh KPK akan menjadi lambat.

Halaman
123
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved