Usulan Gubernur DKI Wajib Lapor DPRD Jika Angkat Wali Kota dan Direksi BUMD, Ini Reaksi Anies

Anies Baswedan menanggapi usulan DPRD DKI yang mengharuskan dirinya melapor saat akan memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Usulan Gubernur DKI Wajib Lapor DPRD Jika Angkat Wali Kota dan Direksi BUMD, Ini Reaksi Anies
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui usai peluncuran buku biografi Mohammad Natsir di JCC, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (6/9/2019) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi usulan DPRD DKI yang mengharuskan dirinya melapor saat akan memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Menurutnya, selama ini prosedur pemilihan wali kota di Jakarta telah melalui persetujuan DPRD DKI.

"Jadi prosedurnya memang begitu ketika penunjukkan wali kota. Wali kota dikirimkan namanya di DPRD, dibahas di komisi, dipanggil, kemudian ditentukan. Tapi, kewenangan tetap di eksekutif," ucapnya, Senin (16/9/2019).

"Jadi (penunjukan) wali kota sudah selama ini," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, ia menyebut, usulan tersebut bukan hal baru karena prosedur pemilihan wali kota dengan sepengetahuan DPRD DKI telah dikakukan sebelumnya.

Sementara itu, soal usulan penujukan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga wajib melapor ke DPRD, Anies enggan berkomentar.

Menurutnya, yang penting direkso BUMD yang ditunjuk itu bisa berkomunikasi dan menjalankan tugasnha dengan baik.

"Intinya selama mereka biaa kerja sama, komunikasi itu berjalan dengan baik karena wewenangnya beda, jadi yang penting ada komunikasi untuk bisa kerja sama," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengajukan regulasi yang akan mengatur agar legislator diberi ruang untuk memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2,2 Juta Kendaraan Menunggak Pajak, Pemprov DKI Jakarta Bakal Hapuskan Denda & Beri Diskon

Bima Aryo Jenguk Sparta Malam Hari dan Beri Ini, Presenter Travelling MTMA: UR ALWAYS ON MY MIND

Pasalnya, regulasi yang ada saat ini tidak mengharuskan Gubernur DKI Jakarta meminta pertimbangan DPRD dalam menentukan wali kota dan pimpinan BUMD.

"Sebelumnya kan dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan tidak apa-apa," ucap Wakil Ketua DPRD non defenitif Syarif, Kamis (5/9/2019).

Untuk itu, Gubenur sering kali tidak melibatkan DPRD dalam menunjuk wali kota dan pimpinan BUMD.

"Jadi selama ini kata-katanya dapat meminta pertimbangan DPRD, itu sekarang diksinya menjadi wajib meminta pertimbangan DPRD," ujarnya.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved