Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan, Mendagri: Kepala Daerah Sudah Diingatkan Sebulan Lalu

Mendagri Tjahjo Kumolo Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di berbgai wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kebakaran Hutan di Sumatera dan Kalimantan, Mendagri: Kepala Daerah Sudah Diingatkan Sebulan Lalu
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, selepas menghadiri acara HUT ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pesantren Bahrul Ulum, Jalan Pesantren, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangsel, Selasa (17/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, PONDOK AREN - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di berbgai wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kepala daerah di wilayah tersebut punya tanggung jawab besar dalam antisipasi dan penanggulangannya.

Beberapa provinsi di antaranya yang terdapat titik api terbanyak adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Jambi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, sudah mewanti-wanti kepala daerah soal waspada karhutla sejak sebulan lalu.

Imbauan yang disampaikan melalui radiogram itu diperuntukkan kepada kepala daerah agar segera melakukan pemetaan.

"Hampir sebulan yang lalu, kami sudah membuat dua radiogram. Yang pertama, meminta kepada kepala daerah untuk mengkoordinasikan dengan TNI Polri dan semua, BNPD, BNPB terkait, memetakan area lahan dan hutan yang ada," ujar Tjahyo selepas menghadiri acara HUT ke-9 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pesantren Bahrul Ulum, Jalan Pesantren, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangsel, Selasa (17/9/2019).

Selain itu, radiogram itu juga disampaikan agar kepala daerah menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanggulangan karhutla.

Meskipun terbatas, namun anggaran di tingkat kota ataupun provinsi bisa digunakan untuk penanggulangan sementara sebelum bantuan dari pusat datang.

"Kemudian semampunya menganggarkan dengan anggaran tak terduga lewat APBDnya, supaya kalau ada apa-apa tidak menunggu bantuan dari pusat, bisa dikerjakan sendiri. Memang kecil, tapi itulah yang kami minta," ujarnya.

Namun begitu, Tjahyo menyadari, pihaknya tidak bisa memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang tidak melaksanakan imbauannya.

"Karena Kemendagri bukan TNI Polri, bisa memberhentikan atau memberi sanksi, itu ga bisa, kita hanya mengingatkan, mengimbau, kepala daerah harus punya tanggung jawab," ujarnya. (*)

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Suharno
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved