Revisi UU Harus Dorong Penguatan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan

Undang-Undang KPK harus mendorong pada penguatan lembaga KPK termasuk penguatan instansi kepolisian dan kejaksaan.

Revisi UU Harus Dorong Penguatan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
TOTO SIHONO via Surya.co.id
Ilustrasi KPK 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menjelaskan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, UU KPK bukan kitab suci yang pasti benar.

“UU KPK ada kelemahan, iya. Kita juga mengidentifikasi ada beberapa kelemahan, maka perlu ada hal yang diperbaiki. Artinya, perubahan itu sesuatu hal yang wajar, bukan kita suci permanen yang pasti benar, mutlak sempurna,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Akan tetapi, Asep mengatakan dalam perubahan Undang-Undang KPK harus mendorong pada penguatan lembaga KPK termasuk penguatan instansi Kepolisian dan Kejaksaan Agung.

Sehingga, tidak terkesan hanya memperkuat KPK saja tapi justru melemahkan kepolisian dan kejaksaan.

UU KPK Sah dalam 5 Hari Pembahasan di DPR, ICW: Ada Indikasi Gerakan Senyap

“Memang dulu KPK ini sifatnya sementara sebelum kita mempunyai kepèrcayaan dari publik terhadap kepolisian dan kejaksaan. Jadi artinya, penguatan KPK bukan berarti melemahkan yang lain, harus bersinergi penguatan kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.

Di samping itu, Asep memiliki catatan poin apa saja yang perlu diperbaiki dalam UU KPK.

Pertama, pengisian KPK jangan melibatkN DPR tapi cukup pada presiden saja.

Sebab, pelibatan DPR tidak selalu bisa dikatakan aspirasi rakyat.

“Malah menjadi masalah pemilihan Pimpinan KPK oleh DPR. Jadi, Prasiden kalau perlu membuat tim seleksi yang kredibel, punya repusitas yang mengisi itu untuk membantu presiden,” ujarnya.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved