Revisi UU Harus Dorong Penguatan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan

Undang-Undang KPK harus mendorong pada penguatan lembaga KPK termasuk penguatan instansi kepolisian dan kejaksaan.

Revisi UU Harus Dorong Penguatan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
TOTO SIHONO via Surya.co.id
Ilustrasi KPK 

Lebih lanjut Asep mengatakan harus ada peraturan maintanance misalnya barang sitaan seperti apa aturannya didalam UU KPK.

Karena, hal itu belum jelas mengenai barang sitaan, berapa banyak yang dikembalikan ke negara dan mekanismenya seperti apa.

“Jangan sampai itu mentok di KPK, tidak banyak dipedulikan,” katanya.

Selanjutnya, Asep mengatakan KPK perlu fokus pengembalian kerugian negara.

Tentu, KPK tidak perlu menangani kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan oleh kepolisian dan kejaksaan. Maka, ketegasan itu ada dalam UU KPK.

“Jangan berebut kasus, kalau kasus kecil saling berebut. Kalau kasusnya berat, saling melempar. Harus ada kepastian mana yang harus ditangani KPK, kepolisian dan kejaksaan. Kasus tidak seksi, kasus tidak menguntungkan lembaganya, tidak membangun citra saling melemparkan, tapi kalau ini bisa membangun citra ini berebut banget,” ujarnya.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved