Gadaikan Surat Keputusan Anggota DPRD Kota Bekasi: Jika Sudah Dilantik SK Tidak Dipakai

Praktik ini dilakukan agar anggota dewan mendapatkan pinjaman dana segar dari perusahaan perbankan.

Gadaikan Surat Keputusan Anggota DPRD Kota Bekasi: Jika Sudah Dilantik SK Tidak Dipakai
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kantor DPRD Kota Bekasi Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Bekasi tercatat melakukan pinjaman uang dengan 'menggadaikan' surat keputusan (SK) pengangkatan.

Praktik ini dilakukan agar anggota dewan mendapatkan pinjaman dana segar dari perusahaan perbankan.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bekasi fraksi PKS, Chairoman Juwono Putro menilai, SK anggota dewan sejatinya tidak lagi berarti untuk penunjang kerja keanggota lembaga legislatif tersebut.

"Kalau dewankan SK sudah tidak dipakai lagi, kalau sudah dilantik otomatis selesai itu, dia bisa menunjukkan identitas dia menggunakan kartu anggota. Yang pasti sebagai dewan melalui pelantikan secara otomatis mendapatkan hak-hak sebagai anggota dewan," kata dia saat dikonfimasi, Kamis (19/9/2019).

Penggunaan istilah 'gadai' menurut dia juga tidak tepat.

Sebab, hal ini menyangkut prosedur perusahaan perbankan yang meminta SK sebagai syarat mencairkan pinjaman.

"Nah itu buka dengan digadaikan, diagunkan juga enggak tepat, menukarkan SK-lah ya, memang ini kebijakan bank dan bukan ranah DPRD, masing-masing pribadi anggota dewan," jelas dia.

Kepala Cabang BJB Kota Bekasi, Adi Arif Wibawa, mengatakan, praktik pinjaman kredit kepada anggota DPRD dengan menyertakan SK pengangkatan merupakan suatu hal yang lazim.

SK dan sejumlah persyaratan lain dibutuhkan sebagai bukti legal status kepegawaian debitur.

Halaman
1234
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved