Ketua Baleg DPR Jawab Kritik ICW soal Urgensi UU KPK Karena Berbahaya bagi Politisi, Penonton Heboh

Ketika Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas jawab kritikan ICW soal urgensi UU Kpk karena berbahaya bagi politik, penonton Mata Najwa heboh.

Ketua Baleg DPR Jawab Kritik ICW soal Urgensi UU KPK Karena Berbahaya bagi Politisi, Penonton Heboh
YouTube/Najwa Shihab
Ketua Baleg DPR Jawab Kritikan ICW soal Urgensi UU KPK Karena Berbahaya bagi Politisi, Penonton Heboh 

Kendati demikian, Najwa Shihab menengahi perdebatan tersebut kembali.

Najwa Shihab menuturkan bahwa sebetulnya bukan masalah statementnya ada atau tidak. Tetapi justru mengenai kebenaran soal masukkan dari masyarakat yang tak dibutuhkan lagi.

"Saat uji publik itu kan sudah terjadi. Kita tak bisa mengakses semuanya, faktanya suara tak bulat jadi sebenarnya ada yang mewakili publik. Saya tak mau mengklaim satu per satu," papar Supratman Andi Agtas.

UU KPK Hasil Revisi Atur Tentang Dewan Pengawas

Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan struktur baru.

Dalam revisi UU KPK yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9/2019) siang, diatur tentang dewan pengawas KPK.

Berdasarkan pasal 21 ayat 1 UU KPK yang hasil revisi, Dewan Pengawas KPK terdiri dari lima orang.

Masa jabatan dewan pengawas tersebut sama dengan komisioner KPK yakni 4 tahun.

Dewan Pengawas hanya boleh dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

"Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalampasal 27 ayat (1) huruf a" bunyi pasal 37 a.

Dewan pengawas diberi sejumlah kewenangan yang sangat besar di KPK.

Halaman
1234
Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved