Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Aspirasi Seluruh Ulama dan Ormas Islam Dalam Undang-Undang Pesantren

Jazuli Juwaini mengatakan lahirnya RUU Pesantren sangat monumental dan dinantikan para ulama, ormas dan umat Islam

Fraksi PKS DPR RI Perjuangkan Aspirasi Seluruh Ulama dan Ormas Islam Dalam Undang-Undang Pesantren
ISTIMEWA
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - RUU Pesantren akan disahkan oleh DPR dalam waktu dekat.

Hari Kamis (19/9/2019), telah disampaikan pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah di DPR.

Rapat paripurna pengesahan dijadwalkan dalam pekan depan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu pengusung RUU ini melalui Ketua Fraksi Jazuli Juwaini mengatakan lahirnya RUU Pesantren sangat monumental dan dinantikan para ulama, ormas dan umat Islam karena subtansinya menguatkan keberpihakan negara pada Pesantren sebagai soko guru pendidikan nasional dan benteng penjaga akhlak dan moralitas bangsa.

"Pesantren ini sejatinya soko guru pendidikan nasional yang lahir dari rahim ulama dan ormas-ormas Islam. Oleh karena itu, Fraksi PKS berjuang keras untuk masukkan aspirasi seluruh ulama dan ormas Islam terkait dengan keberagaman pesantren di Indonesia," kata Jazuli Juwaini dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/9/2019).

Keren! Murid Pesantren Zaman Now Merakit Mobil Irit Bensin

Anggota DPR yang juga jebolan pesantren ini mengatakan tiap ormas memiliki karakteristik pendidikan pesantren sendiri, maka semua itu dipastikan oleh Fraksi PKS terakomodir dalam RUU Pesantren.

"Keunikan, kekhasan, dan kekhususan karakter dan kurikulum pesantren yang ada dan beragam menjadi kekayaan bangsa. Fraksi PKS mengusulkan secara eksplisit agar semuanya terakomodir dalam RUU dan kewajiban negara untuk memberikan dukungan optimal baik dari sisi kebijakan, pembinaan, sarana prasarana, dan anggaran," katanya.

Fraksi PKS dalam pendapatnya menegaskan pesantren terdiri atas:
a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk
pengajian kitab kuning;
b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk
Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk
lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

"Poin (a) untuk mengakomodir usulan dan kekhasan pesantren NU. Poin (b) untuk mengakomodir pesantren bercorak khusus seperti Gontor dan sejenisnya, serta poin (c) untuk mengakomodir karakter pesantren lain di luar dua corak sebelumnya, yang baru-baru ini diusulkan oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain," kata Jazuli.

Jazuli menjelaskan, di rapat kerja penyampaian pendapat akhir kemarin rumusan usulan Fraksi PKS itu disetujui masuk RUU.

Anggota DPR Dapil Banten ini berharap dengan lahirnya UU Pesantren, seluruh pesantren di Indonesia makin berkualitas sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan peradaban.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved