KPK Tegaskan Tidak Ada Muatan Politis dalam Penetapan Tersangka Imam Nahrawi

Syamsul yang juga Anggota DPRD Jawa Timur menganggap kasus yang menimpa kakaknya bermuatan politis.

"Faktor politiknya sangat-sangat kentara sekali, sangat kental sekali. Bahkan kalau negara seperti ini, saya akan usulkan pada saatnya kepada Presiden, bahwa pejabat-pejabat tertentu harus memakai hukum rimba," kata Syamsul.

"Harapan kami, penegakan supremasi hukum di negeri ini benar-benar berjalan baik," tambah Syamsul.

Upaya praperadilan pun lanjut Syamsul tidak tertutup kemungkinan akan ditempuh Imam Nahrawi.

Bahkan keluarga sudah memberikan sinyal akan menempuh langkah hukum tersebut.

"Jadi salah satu pertimbangan kami untuk disampaikan kepada mas Imam agar proses praperadilan juga harus diambil sebagai salah satu upaya hukum yang berlaku di negara kita ini," ujarnya.

Komisi III Minta Pemerintah Segera Tetapkan Plt Menteri

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berharap kerja pemerintah dalam bidang olahraga tidak terganggu dengan penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Urusan pemerintahan di bidang olahraga harus berjalan, meski ada masalah hukum pada menterinya," kata Abdul Fikri Faqih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Karena itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi segera menujuk Plt Menteri untuk menggantikan Imam Nahrawi.

Hal tersebut penting agar agenda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak terganggu.

"Karena presiden periode ini dan masa baktinya belum selesai, maka mestinya paling tidak ditunjuk Plt Menpora," ujarnya.

Untuk diketahui Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pernyataan itu ia katakan langsung dalam konferensi pers di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2019) sore.

Sebelumnya, Imam Nahrawi telah bertemu Presiden Joko Widodo.